APRESIASI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna memberikan penghargaan kepada Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dalam tahapan Pemilu 2019 lalu di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   Optimalisasi Anggaran yang dilakukan KPU Kota Depok, menyesuaikan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, membuat anggaran sosialisasi yang semula 15 persen dari Rp60,2 miliar terpangkas menjadi 2 persen. Laporan : Ricky Juliansyah RADARDEPOK.COM - Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan optimalisasi anggaran, karena menyesuaikan pelaksanaan dan protokol kesehatan Covid-19, untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) hingga penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). “Dari sisi honorarium panitia adhoc kami maksimalkan dari hasil optimalisasi anggaran. Kami pastikan dari sisi anggaran tidak ada masalah,” tutur Nana kepada Radar Depok. Tapi, dari optimalisasi anggaran,  lanjut Komisioner KPU yang tidak pelit informasi dan ramah terhadap media ini, ada anggaran yang dikorbankan, seperti sosialisasi yang tadinya dari struktur anggaran Rp60,2 miliar, sekitar 15 persen, kini sosialisasi terpangkas dan menyisakan 2 persen. “Jika diawal kami telah merancang struktur anggaran di angka 15 persen dari total anggaran, sekarang tinggal menyisakan sekitar 2 persen. Jadi, yang kami korbankan memang lebih ke sosialisasi,” katanya. Tentunya, sambung Nana, hal tersebut menjadi tantangan bagi jajaran KPU Kota Depok. Sehingga, pihaknya menginstruktikan ke badan adhoc penyelenggara KPU Kota dan jajaran untuk terus melakukan sosialisasi melalui semua lini dan semassif mungkin. APRESIASI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna memberikan penghargaan kepada Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini dalam tahapan Pemilu 2019 lalu di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   “Contohnya, pada kegiatan Coklit (Pencocokan dan penelitian) yang dilakukan, 4.013 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) door to door dari rumah ke rumah untuk mengingatkan yang punya rumah terkait Pilkada dan tanggal pencoblosannya. Itu kan termasuk sosialisasi massif yang dilakukan sejak 15 Juli hingga 13 Agustus besok,” sambungnya. Selain itu, kata Nana, pihaknya juga menginstruksikan untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial dan KPU Kota Depok pun memberikan award kepada penyelenggara adhoc dengan kategori-kategori tertentu. “Seperti, terkreatif, followers terbanyak di akun media sosial mereka, kami ganjar dengan penghargaan. Sekarang, mereka jadi termotivasi dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik,” katanya. Hal ini, Nana menambahkan, menjadi treatment KPU Kota Depok untuk memacu motivasi  agar penyelenggara adhoc lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam hal sosialisasi. “Tentunya, disamping penambahan honorarium itu tadi,” ucap Nana. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya