RADARDEPOK.COM, DEPOK - Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Depok 2020, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono dilantik Jumat (26/02) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat. Sehari menjelang pelantikan kandidat yang diusung Koalisi Tertata Adil Sejahtera ini,  Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) menyampaikan lima manifesto politik mereka. Masyarakat Kota Depok patut bersyukur kepada Alllah swt atas terselanggaranya  pemilihan kepala daerah, yakni pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020 dengan aman dan lancar. Sehingga terpilih Walikota dan Wakil Walikota secara kontitusional, yang dilantik Jumat (26/02). Tentu saja kondisi ini memunculkan harapan bagi masyrakat depok akan terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang lebih baik sebagaimana kita ketahui banyak sekali permasalahan yang saat ini terjadi di Kota Depok yang menanti kiprah kepemimpinan Kota Depok yang baru. Karena itu, Koordinator DEEP Kota Depok, Fadjri Syahiddinillah didampingi Dewan Pembina. DEEP Kota Depok, yakni Sulung Hawari dan Tamami Husein menyampaikan manifesto politik untuk walikota dan wakil walikota di Kantor Sekretariat DEEP Kota Depok, Jalan Raya Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Kamis (25/02). Melalui keterangan tertulisnya, lembaga pemantau pemilu dan kebijakan publik itu menyebut, ada beberapa point manifesto (pernyataan sikap) untuk pasangan tersebut. Di antaranya adalah, mengoptimalkan penanganan dampak COVID-19 di Kota Depok, terutama dampak sosial dan ekonomi serta tranparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran pandemi. “Penanganan dampak COVID-19 oleh pemerintah pusat dengan data terverifikasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Depok nyatanya belum mengcover masyarakat terdampak secara keseluruhan,” tutur Fajri. Menurutnya, ratusan ribu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS masih banyak ditemukan salah sasaran di beberapa kelurahan. “Belum lagi pungli diakar rumput dengan berbagai modus, permainan suplai bantuan pangan dengan spek rendah,” tuturnya. Fajri menilai, itu semua memperlihatakan manajemen asal-asalan penanganan dampak COVID-19, serta tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam persoalan ini. “Walikota dan wakil walikota wajib berinovasi dengan seluruh program yang ada demi mewujudkan pemulihan ekonomi masyarakat jangan asal-asalan,” ujarnya. (*)   Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah