RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam untuk menanggulangi pandemic Covid-19, terlebih menghadapi gelombang kedua pandemi paska libur panjang lebaran. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerinda, Abdul Harris Bobihoe. Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Provinsi bersama kabupaten/kota, Dirut Rumah Sakit, Ilabkes, Asosiasi (IDI,PPNI), Polda dan Kodam oada 2, 6 dan 12 Juni 2021. “Kami sudah melakukan rapat koordinasi mengantisipasi second wave Covid-19. Itu bukti kami tidak tinggal diam menanggulangi Covid-19,” tutur Abdul Harris Bobihoe. Dia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut, agenda yang dibahas yakni, validasi lonjakan kasus Covid-19 paska libur lebaran, antisipasi fasyankes seperti penambahan ruangan rumah sakit, obat-obatan, alat kesehatan termasuk alat pelindung diri (APD). “Kemudian, penambahan SDM kesehatan di rumah sakit, koordinasi lintas daerah, penguatan 3T (tracing, tresting dan treatment) dan pengawasan 3M (mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan),” ungkap Abdul Harris Bobihoe. Tindaklanjut dari rakor tersebut, sambung Abdul Harris Bobihoe, pengetatan PPKM Mikro melalui poerasi kepatuhan 3M, dengan (operasi gabungan, PolPP, BPBD, TNI, Polri dan komunitas masyarakat) di level rumah tangga (RT/RW). Selanjutnya, peningkatan kapasitas ruang di rumah sakit se-Jawa Barat sebesar minilam 30 persen dari kapasitas tempat tidur RS yang ada, serta meningkatkan partisipasi RS yang saat ini belum menerima pasien Covid-19 baik RS swasta/TNI/Polri. “juga ada penambahan SDM kesehatan di RS dan SDM Tracer di kabupaten dan kota,” paparnya. Selain itu, Harris mengatakan, mendorong dan melakukan monitoring evaluasi (Monev) pelaksanaan 3T di seluruh kabupaten/kota, serta melakukan pengujian genome sequanceing di kabupaten/kota dengan kasus positif aktif tinggi. “Kami juga meminta untuk melakukan penguatan kembali pusat isolasi Covid-19 di kabupaten.kota maupun wilayah,” ujar dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini. Kata dia, penambahan tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 melalui rekrutmen Kemenkes/Dinas Kesehatan maupun penggalangan relawan, serta memberikan bantuan tambahan tenaga medis (dokter dan perawat) dari RS dengan BOR rendah ke RS dengan BOR sangat tinggi. “Dari data yang kami dapat, kemungkitan adari RS Jampang Kulon Sukabumi ke RS Al Ichsan di Bandung Raya,” katanya. Pihaknya juga mendorong untuk peningkatan cakupan vaksin Covid-19 di semua kabupaten/kota sesuai sasaran serta mendukung penyelenggaraan sentra-sentra vaksinasi. Dia pun mengungkapkan prinsipnya ada enam prinsip dan respon penanganan yang dijalankan Jawa Barat untuk menanggulangi pandemi Covid-19, terlebih menghadapi gelombang kedua akibat dari libur panjang lebaran, yakni pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT, pengawasan dan edukasi pencegahan penularan di tingkat keluarga. Abdul Harris Bobihoe melanjutkan, juga ada pencegahan penularan di tingkat komunitas, managemen karantina terpadu (lintas daerah, manajemen testing dan tracing), dan terakhir penyediaan tempat tidur di rumah sakit untuk Covid-19. “Itu ikhtiar kami, dan yang pasti kami tidak akan tinggal diam, dan perlu kolaborasi dari seluruh elemen untuk memukul mundur pandemi Covid-19 ini. Sebab, pemerintah saja tidak akan mampu untuk menanggulangi, perlu kesadaran dari masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, juga tetap berdoa kepada Allah SWT agar kita terhindar dari virus ini, serta melenyapkan dari muka bumi,” pungkas Abdul Harris Bobihoe. (adv)   Editor : Ricky Juliansyah