RADARDEPOK.COM, BANDUNG – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Aep Arwin Kotsara, menyampaikan hasil pertemuan dengan BPKAD Jawa Barat ihwal LKPJ yang disampaikan oleh Nanin Hayani Adam.
Dia menyampaikan perihal pendapatan TA 2020 yang memiliki target Rp 38.214.993.671.617. Akan tetapi realisasinya Rp 34.504.275.705.318, jadi capaian keberhasilan terhadap target tersebut sekitar 90,29%, dan Belanja TA di 2020 targetnya adalah Rp 43.263.671.357.326 tapi realisasinya Rp 38.127.531.749.249.
“Jika di perhatikan di kondisi pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian Provinsi Jawa Barat, terlihat dari angka realisasi belanja lebih besar di banding realisasi pendapatan” kata Asep.
Selisih antara belanja dan pendapatan mencapai Rp4 triliun yang tentunya harus ditutup, pertama dari dana Silpa sekitar Rp1,5 triliun dan sisanya adalah Rp1,8 triliun utang, jadi Pemprov Jawa Barat baru kali ini memiliki utang.
Asep Arwin Kotsara juga menyampaikan tentang capaian program kegitan BPKAD tahun 2020, 79,8% program kegiatan di BPKAD bisa terealisasi, yang menjadi perhatian adalah seharusnya dana utang Rp1,8 triliun itu tidak perlu terjadi apabila BPKAD bisa melakukan efisiensi dan meminta kepada OPD terkait untuk melakukan efisiensi dana, walaupun sudah 5 kali refocusing dana di Provinsi Jawa Barat.
“BPKAD harus meminta kepada dinas dan OPD terkait untuk melakukan program yang penting dan memiliki prioritas utama, jadi dalam kondisi pandemi ini program utama yang harus menjadi prioritas apabila ada dana sisa maka bisa jalankan program lainnya, sehingga hutang tidak perlu terjadi,” pungkasnya. (rd/jun)
