RADARDEPOK.COM, DEPOK -  Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe meminta aparat keamanan meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kerumunan di jalan-jalan alternative selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat . “Penguraian kerumunan penting guna mengurangi mobilitas masyarakat. Kita tahu penutupan sejumlah jalan protokol penting untuk membatasi gerak masyarakat,” kata Abdul Harris Bobihoe kepada Radar Depok. Akan tetapi, sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini, penutupan jalan ini bukan tanpa masalah. Sejumlah ruas jalan yang menjadi alternatif bagi masyarakat di luar jalur utama menjadi padat selama PPKM Darurat. “Hal ini justru membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas, di tengah PPKM Darurat" katanya. Jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan harus mendapatkan perhatian lebih. Sehingga Abdul Harris Bobihoe berharap agar masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif tidak menjadi klaster penularan baru saat PPKM Darurat. "Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," ujarnya. Dia menambahkan, idealnya penutupan jalan bertujuan agar masyarakat di rumah saja, tapi pada kenyataannya selama PPKM Darurat, masih banyak pengguna jalan yang beraktivitas pada sektor pelayanan, pada kantor pemerintah maupun swasta. “Sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup," imbuh Abdul Harris Bobihoe. Dia pun menekankan, penempatan petugas seharusnya tidak hanya berada di jalan yang ditutup, tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif. Petugas, lanjutnya, harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas masyarakat yang masih harus tetap beraktivitas walau di masa pandemi dan pemberlakuan PPKM Darurat. "Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol, saat PPKM Darurat" tutupnya. (cky)  Editor : Ricky Juliansyah