RADARDEPOK.COM, DEPOK - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan selalu menjadi polemik yang tidak terpecahkan tiap tahunnya, ketika ada ketimpangan jumlah sekolah negeti tiap jenjang pendidikan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Rizki Apriwijaya meminta agar hal tersebut menjadi concern bersama, sehingga tidak ada polemik tiap pelaksanaan PPDB.

Dia mengungkapkan,  jumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Depok, tidak sampai 10 persen dari jumlah sekolah dasar negeri (SDN) yang ada kota berjuluk Sejuta Maulid.

"Berdasarkan data referensi di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat 237 SD negeri di Depok, sementara jumlah SMP negeri hanya 27," tutur Rizki Apriwijaya.

Menurut Rizki Apriwijaya yang akrab disapa Dewan Milenial ini menegaskan, ketimpangan jumlah sekolah negeri ini menimbulkan dampak serius, yakni sedikitnya keterserapan alumni SD negeri di SMP negeri.

Setiap tahunnya, Depok diperkirakan mengalami kelebihan ribuan murid lulusan SD negeri yang terpaksa ke sekolah swasta. Sehingga,  mereka harus mengeluarkan uang lebih besar untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta.

"Banyak juga yang putus sekolah. Kalaupun mereka (lulusan SD negeri) tidak putus sekolah, mereka orangtuanya sampai utang sana-sini untuk bayar sekolah swasta," kata Rizki Apriwijaya.

Data Kemendikbud, jumlah SMP swasta di Depok mencapai 292 unit atau 10 kali lipat jumlah SMP negeri di wilayah itu.

Masalah tak berhenti sampai di situ karena setelah jumlah SMP negeri di Depok ada 27, jumlah SMA negeri hanya 16, SMK negeri cuma 4.

Hal ini juga semakin urgent, ketika berbicara  sistem zonasi, sehingga kebutuhan sekolah tiap wilayah harus tercukupi, agar memenuhi azas keadilan dan pemerataan.

Sementara, kata Rizki Apriwijaya, di Kecamatan Beji belum memiliki SMA Negeri, hal ini menjadi hambatan ketika menerapkan sistem zonasi.

"Adik-adik kita yang tinggal di Beji ketika berbicara sistem zonasi, mereka yang dari Beji dan hendak bersekolah di kecamatan lain karena tidak ada SMA negeri pasti skor nya akan kalah sm calon siswa yang di kecamatan setempat," tegasnya.

Dia mengungkapkan, untuk pembangunan SMA negeri di Beji memang sudah dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Namun, karena pandemi anggarannya sempat terefocusing untuk penanganan Covid-19.

"Kita semua berharap agar pandemi mereda dan proses pembangunan dapat kembali berjalan sesuai dengan perencanaan," ujarnya.

Salah satunya, Rizki Apriwijaya menambahkan, yang menjadi prioritas adalah ketersediaan sekolah di Depok, khususnya untuk SMA negeri, dengan demikian saat PPDB tidak ada polemik berarti.

"Juga bagi siswa yang latar belakang ekonomi orang tuanya tidak mampu, dapat dengan mudah mengakses pendidikan di sekolah negeri," pungkas Rizki Apriwijaya. (adv)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah