RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketika wabah Korona melumpuhkan semua sendi kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. peran guru pun senantiasa dinantikan untuk menjawab kondisi saat ini. Sebab, perubahan sikap hidup dan cara pandang sebagai tuntutan new normal adalah geliat budaya baru yang mesti diikuti penggiat pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengungkapkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program terbaru dari kebijakan Merdeka Belajar. Mendikbudristek Nadiem Makarim menamakan program episode ke-15 ini sebagai Kurikulum Merdeka pada Minggu (13/02) kemarin.
“Terobosan ini berhubungan dengan akselerasi mutu pembelajaran dan peningkatan kualitas guru, yaitu kurikulum merdeka,” kata Abdul Harris Bobihoe.
Politikus Gerindra ini melanjutkan, selain meluncurkan kurikulum, Kemendikbudristek juga merilis platform Merdeka Mengajar, di mana platform tersebut merupakan pendukung bagi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka.
“Platfom Merdeka Mengajar ini platform untuk guru. Ini akan berkembang menjadi suatu platform yang bukan hanya materi dan konten kementerian, tapi benar-benar dimiliki guru, dari guru, untuk guru. Ini adalah aplikasi kita untuk menerapkan kurikulum merdeka dan belajar untuk menjadi pengajar yang lebih baik,” terangnya.
Sejak diluncurkan program Merdeka Belajar, muncul istilah penggerak seperti organisasi penggerak, sekolah penggerak, pendidik penggerak, dan guru penggerak. Artinya, sambung Abdul Harris Bobiohoe, untuk menyukseskan program merdeka belajar diperlukan gerakan bersama dari dan oleh semua pihak yang bersinergi dalam soliditas yang kuat dan akurat.
“Guru penggerak adalah lokomotif merdeka belajar. Guru penggerak adalah pejuang garda terdepan memajukan pendidikan. Kesemua penggerak itu berfokus kepada siswa. Semua gerakan dari penggerak itu berorientasi kepada peningkatan kualitas siswa dalam belajar dan penciptaan ekosistem pendidikan yang lebih baik,” tutur Abdul Harris Bobihoe.
“Guru penggerak adalah pendorong dan penghela transformasi pendidikan. Tujuannya agar pendidikan Indonesia mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk pembangunan nasional,” imbuhnya.
Selain itu, Abdul Harris Bobihoe juga meminta agar pemerintah daerah dan kepala sekolah dapat memanfaatkan anggaran pendidikan dengan baik. Adapun, program yang dimaksud adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Sebab, sambung dia, uang yang diterima adalah uang milik masyarakat Indonesia. Untuk itu, jangan sampai uang ini tidak dikelola dengan baik, dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk dapat meningkatkan dunia pendidikan.
“Anggaran pendidikan setiap rupiahnya adalah anggaran yang berasal dari rakyat, untuk rakyat yang harus kita kelola dengan bertanggungjawab dengan tanpa korupsi, dengan seefisien mungkin,” sambung Abdul Harris Bobihoe.
Dia pun meminta untuk pemerintah, baik di daerah maupun pusat untuk mengawasi dan membina satuan pendidikan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan kepercayaan publik karena anggaran APBN yang begitu sangat besar untuk pendidikan harus bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang makin baik.
“Saya berharap proses seluruh reform yang terjadi di dalam pengelolaan Dana BOS dan BOP PAUD serta BOP Kesetaraan dapat meningkatkan kualitas dari pengelolaan pendidikan dan hasil pendidikan yang baik,” ucap Abdul Harris Bobihoe. (adv)
Editor : Ricky Juliansyah
