RADARDEPOK.COM, DEPOK – Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Qonita Lutfiyah meminta agar pemerintah mengendalikan harga dan stok kebutuhan pangan, khususnya selama Bulan Ramadan 1443 Hijriah.
“Dari pengalaman yang sudah-sudah, kedatangan Ramadan kerap menjadi kisah horor karena terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga bahan-bahan pokok. Kami meminta agar pemerintah dapat mengendalikan harga dan menjaga stok kebutuhan pangan di Ramadan. Namun, bukan hanya Ramadan, tapi tiap bulan pun perlu dijaga dan awasi,” kata Qonita Lutfiyah kepada Radar Depok, Kamis (6/4).
Terkait Ramadan 1443 Hijriah, lanjut Qonita Lutfiyah yang juga Anggota DPRD Kota Depok ini, memang cukup kompleks. Sebab, kisruh minyak goreng belum sepenuhnya usai. Kelangkaan dan harga tinggi, khususnya jenis minyak curah, masih terjadi di sejumlah daerah. Sementara di sisi lain, gejolak harga minyak dunia membuat pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax (RON 92) menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter yang berlaku 1 April 2022 kemarin.
“Kenaikan di jenis Pertamax saja, tapi dampaknya ke yang lain. Mulai dari tingginya permintaan Pertalite, karena pengguna Pertamax beralih ke Pertalite sehingga membuat stoknya kosong di beberapa SPBU sejumlah daerah, juga memicu kenaikan harga kebutuhan pangan,” ujar Qonita Lutfiyah.
Namun, apa pun alasannya, ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang hingga saat Ramadan dan Lebaran semestinya menjadi harga mati. Qonita Lutfiyah menegaskan bahwa hal ini menjadi tugas pemerintah memilih langkah antisipasi yang tepat demi menjaga pasokan dan kestabilan harga.
“Tentu, kita umat muslim ingin tenang dalam menjalankan ibadah puasa, juga untuk saudara-saudara kita yang berbeda agama, kita warga negara Indonesia harus dijamin dalam mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan stoknya aman di pasar. Di sisi lain, angka inflasi pun dapat terjaga,” tegas Qonita Lutfiyah.
Qonita Lutfiyah yang duduk di Komisi D DPRD Kota Depok ini pun meminta agar pemerintah concern dalam mengendalikan harga dan menjaga stok kebutuhan pangan. Sebab, situasi pandemi covid-19 juga sebetulnya belum sepenuhnya berakhir.
“Dampaknya terhadap perekonomian dan daya beli rumah tangga pun masih terasa. Dari sisi kesehatan, masyarakat mungkin sudah menjalani kehidupan mendekati normal. Akan tetapi, dari sisi ekonomi sejatinya masih banyak yang belum sembuh,” ujarnya.
Sehingga, Qonita Lutfiyah pun meminta agar pemerintah dapat menghentikan atau paling tidak meredam praktik-praktik mafia, spekulasi, dan kartelisasi bahan kebutuhan pokok yang harus segera diantisipasi dengan cepat dan terukur oleh pemerintah.
“Kalaupun terjadi kenaikan harga karena faktor hukum ekonomi, pasokan-permintaan, pemerintah harus menjaga kenaikan itu tetap di level yang wajar. Selain operasi pasar, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, kejaksaan, bila perlu dibantu intelijen, mesti lebih tegas menindak penjahat-penjahat yang terbukti mengacaukan tata niaga sekaligus merusak harga komoditas bahan pokok,” pungkas Qonita Lutfiyah. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah
