RADARDEPOK.COM, DEPOK - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Kota yang juga sekaligus Aktivis Forum Komunikasi Komunitas Kristen Depok, Bernhard menolak dan menegaskan tidak benar Kota Depok merupakan kota intoleran.
Menurut Bernhard, pernyataan dan hasil Penelitian Setara Institut tersebut tidak didasarkan fakta-fakta sosial dan keadaan realitas masyarakat Kota Depok yang selama ini kehidupan antar umat beragama cukup toleran, saling menghormati serta hidup berdampingan secara harmonis.
“Bahwa Kebijakan Publik Pemerintah Kota Depok selama ini menunjukkan tidak benar diskriminatif atau berpihak kepada kelompok tertentu,” tutur Bernhard melalui keterangan tertulis yang diterima Radar Depok, Minggu (10/04).
Mantan Anggota DPRD Depok Periode 2014-2019 ini mengungkapkan, selama ini Pemerintah Kota Depok menunjukkan sangat akomodatif terhadap kelompok minoritas, seperti kebijakan mengalokasikan anggaran untuk Honor Penyuluh Rohani untuk para ulama Kristen, Katolik, Hindu, Kong Hu Cu dan Budha.
“Termasuk dalam kehidupan beribadah, tidak pernah ada tekanan dari aparatur pemerintah daerah,” paparnya.
Kebebasan menjalankan ibadah kelompok minoritas dijamin Pemerintah Kota Depok. Kemudian, kata dia, di tingkatan arus bawah kerukunan hidup di antara sesama warga cukup baik dan toleransi baik dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan.
“Ini membuktikan Kota Depok sebagai kota dengan masyarakatnya yang pluralistik hidup berdampingan secara damai,” pungkas Bernhard. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah
