RADARDEPOK.COM – Penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Depok masih ‘dihantui’ politik uang (Money Politik) dan pemilih fiktif atau pemilih siluman. Sehingga, di samping melakukan pengawasan tahapan yang dilakukan KPU Depok, Bawaslu Kota Depok menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran tersebut pada Pemilu 2024.
Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini usai menggelar Rapat Koordinasi Bersama Media, terkait Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara Raya, Nomor 1 RT03/13 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jumat (16/09).
“Iya kalau di Kota Depok itu lebih kepada politik uang, namun kalau kitanya masif juga melakukan pengawasan itu juga bisa ditekan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan awak media di kantor Bawaslu Depok.
Menurut data atau rekam jejak pada pemilu sebelumnya, kata Luli, kasus money politic itu yang paling rawan adalah di daerah-daerah perbatasan.
Selain itu, yang juga jadi sorotan, sambung Luli Barlini, pihaknya juga concern terhadap pemilih fiktif alias tak jelas, atau yang disebut sebagai pemilih siluman. “Misalnya waktu di Jatijajar pemilihan suara ulang itu kan karena ada dropping orang dari luar. Terus juga ada juga di Abadijaya waktu itu ya, yang tiba-tiba datang orang berbondong-bondong datang. Jadi memang pemilih siluman ini rentan,” sambungnya.
Namun dari dua modus tersebut, menurut Luli, ketimbang money politik, hal yang paling rentan sebenarnya adalah pemilih siluman. “Kalau politik uang, kayanya kurang, karena kita sudah kota jadi lebih rasional,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa tempat pemungutan suara (TPS) rawan itu adalah wilayah-wilayah yang lokasinya berdekatan dengan perbatasan. “Abadijaya, terus sekitaran UI, Jatijajar, Bojongsari. Jadi di ujung-ujung (daerah),” ungkap satu-satunya perempuan di jajaran komisioner Bawaslu Kota Depok ini.
Sebagai Ketua Bawaslu Kota Depokyang cukup lama berkecimpung dibidang pengawasan pemilu, menurut Luli, tahun 2024 lebih riskan, ketimbang sebelumnya.
“Pemilu 2024 lebih resisten, karena beririsan antara pemilu, pileg, pilres dengan pilkada. Jadi kami belum selesai nanti ada lagi Pilkada,” ujar Luli.
Terkait hal itu, perempuan berhijab ini menambahkan, pihaknya mengklaim telah menyiapkan berbagai strategi.
“Satu hal yang kami lakukan adalah sosialisasi harus gencar dan masif ke masyarakat Depok,” pungkas Luli Barlini.
Agenda tersebut dibuka Anggota Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto dan dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Depok, yakni Dede Selamet Permana, Andriansyah dan Wili Sumarlin. Sedangkan, narasumber Creative Director Tevizi Creativision, Ruspandu. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah
