Sabtu, 10 Juni 2023

DPRD Jawa Barat Godok Payung Hukum Untuk Kesejahteraan Pekerja Formal dan Informal

- Rabu, 14 Desember 2022 | 07:49 WIB
Anggota DPRD Jawa Barat, M. Faizin. Istimewa
Anggota DPRD Jawa Barat, M. Faizin. Istimewa

RADARDEPOK.COM - Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jawa Barat tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut Anggota Pansus III DPRD Jawa Barat, M. Faizin, Raperda ini penting guna menjamin perlindungan sosial untuk pekerja, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja Informal.

“Output-nya untuk memastikan pemberi kerja sektor formal maupun informal dapat memberikan program jaminan sosial bagi karyawan atau pekerjany. Nantinya, begitu disahkan menjadi Perda, Perda ini akan sangat penting untuk pekerja formal maupun informal di Jawa Barat agar mendapat jaminan perlindungan sosial,” tutur Faizin kepada Radar Depok.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengungkapkan, berdasarkan data BPS Tahun 2021 terkait potensi pekerja di Jawa Barat, baru 45,7 persen dari sekitar 9 juta penerima upah di Jawa Barat yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Sementara, kategori pekerja bukan penerima upah atau informal, hanya 9,1 persen dari sekitar 6 juta pekerja di Jawa Barat yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Mengacu pada data tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan bahwa data kepesertaan tersebut masih jauh di bawah target nasional.

“Sehingga, semangat dari Perda ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan baik pekerja formal maupun informal di Jawa Barat agar semakin sejahtera,” terangnya

Perkembangan teranyar, Faizin yang dikenal dengan jargon ‘Santri Milenial’ ini mengungkapkan, Raperda tersebut sudah sudah memasuki tahapan pembahasan pasal per pasal.

“Masih ada beberapa pasal yang masih diperlukan pembahasan,” ungkap Faizin.

Sehingga, sambung Faizin, pihaknya mengundang Raker OPD terkait dan Biro Hukum Setda Jabar untuk bersama-sama membahas redaksionalnya agar dapat diaplikasikan begitu disahkan.

“Setelah disahkan akan menjadi payung hukum bagi Pemprov Jawa Barat dan juga dijalankan serta dipatuhi oleh pemkab/pemkot se- Jawa Barat agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan para pekerja,” demikian Faizin menandaskan. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah

Editor: Ricky Juliansyah

Tags

Terkini

Unjuk Rasa RUU Kesehatan, Ini Kata PKS Depok

Kamis, 8 Juni 2023 | 07:00 WIB
X