RADARDEPOK.COM - Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jawa Barat tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Menurut Anggota Pansus III DPRD Jawa Barat, M. Faizin, Raperda ini penting guna menjamin perlindungan sosial untuk pekerja, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja Informal.
“Output-nya untuk memastikan pemberi kerja sektor formal maupun informal dapat memberikan program jaminan sosial bagi karyawan atau pekerjany. Nantinya, begitu disahkan menjadi Perda, Perda ini akan sangat penting untuk pekerja formal maupun informal di Jawa Barat agar mendapat jaminan perlindungan sosial,” tutur Faizin kepada Radar Depok.
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengungkapkan, berdasarkan data BPS Tahun 2021 terkait potensi pekerja di Jawa Barat, baru 45,7 persen dari sekitar 9 juta penerima upah di Jawa Barat yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Sementara, kategori pekerja bukan penerima upah atau informal, hanya 9,1 persen dari sekitar 6 juta pekerja di Jawa Barat yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Mengacu pada data tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan bahwa data kepesertaan tersebut masih jauh di bawah target nasional.
“Sehingga, semangat dari Perda ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan baik pekerja formal maupun informal di Jawa Barat agar semakin sejahtera,” ucap Faizin. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah
