BANDUNG - Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar mendapat julukan calon kepala daerah Jawa Barat terkaya. Hal tersebut terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan nominal di atas Rp36 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat membacakan daftar LHKPN empat pasangan calon gubernur Jabar dalam acara dekalarasi LHKPN di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/4). Sebelum membacakan nominal, Yayat meminta kepada cagub untuk berdiri setelah disebut namanya. "Untuk seluruh cagub yang disebut dimohon untuk berdiri sejenak," kata Yayat.
Kontestasi nomor urut satu, Cagub Ridwan Kamil memiliki harta kekayaan sebanyak Rp13.305.083.657 (miliar), wakilnya Uu Ruzhanul Ulum Rp2.994.188.614 (miliar). Paslon nomor dua yakni TB Hasanuddin Rp11.980.743.012 (miliar) dan wakilnya Ancon Charliyan lebih besar dengan jumlah Rp29.049.224.450 (miliar).
Cagub dan Cawagub nomor tiga yakni Sudrajat Rp22.038.556.460 (miliar) dan Cawagub Ahmad Syaikhu Rp2.050.144.684 (miliar). Sedangkan Cagub terkaya yakni Deddy Mizwar sebesar Rp36.009.603.466 (miliar) dan wakilnya Dedi Mulyadi Rp6.153.682.991 (miliar).
Dalam data LHKPN tersebut terlihat bahwa Deddy Mizwar atau biasa disebut Jenderal Naga Bonar terkaya dari semua paslon. Sedangkan yang memiliki harta kekayaan terendah adalah cawagub Ahmad Syaikhu.
Masih dilokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Basaria Panjaitan meminta, kepada para calon kepala daerah yang mengikuti ajang Pilkada Jawa Barat 2018 untuk jujur dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Basaria pun sedikit menyinggung tentang praktik mahar politik dalam ajang pilkada yang telah menjadi budaya. Dia menilai hal tersebut sebagai praktik korupsi. “Semua ingin free, ingin gratis kan? Ada enggak yang bayar ke partai politik? Bayar semua ya? Kalau bapak datang ke kantor KPK ada kata berani jujur hebat. Tapi hanya bapak ibu yang tahu bayar apa enggak. Ada yang bayar di depan, ada bayar di belakang nantinya,” kata Basaria.
Meski tidak yakin bahwa praktik mahar politik tersebut tidak ada, Basaria berharap Pilkada Jawa Barat 2018 bersih dari praktik korupsi. “Mudah-mudahan tidak terjadi untuk Jawa Barat ini. Kalau ada uang lebih mending sumbang ke panti asuhan. Biar masyarakat memilih pemimpin karena benar, yakin dan percaya,” tuturnya.
KPK, kata Basaria, akan terus memantau jalannya Pilkada Serentak 2018 di seluruh Indonesia. Dia berharap tidak ada lagi calon kepala daerah yang ditangkap KPK, kepolisian atau kejaksaan karena kedapatan melakukan tindak pidana korupsi di masa pilkada.
“Saya tahu memang ongkosnya mahal. Tapi percaya atau tidak, kalau sudah berusaha dengan cara yang tidak halal cepat atau lambat akan terdekteksi penegak hukum. Yang melaporkan tidak jauh, pasti orang yang dekat dengan bapak ibu juga,” tandasnya.(JPC/hmi)