RADARDEPOK.COM – Meluruskan target capaian vaksinasi di Kota Depok. Senin (25/10), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengharmonisasikan data dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di target, dalam waktu sepekan, penyelarasan data akan selesai. Malah Depok juga akan mengajukan target vaksinasi bukan 1,6 juta melainkan 1,3 juta sasaran.

"Sekarang ini saya ke tempatnya Pak Wali dalam rangka kami memastikan dulu data yang ada, karena data yang ada di kami agak sedikit berbeda dengan data di Kemenkes. Kami sampaikan data ini diselesaikan dulu, kemudian data divalidasi, setelah yakin baru melaksanakan teknis," ujar Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji kepada Harian Radar Depok, Senin (25/10).

Pangdam mengatakan, berdarkan data dari PCare Kemenkes, Kota Depok baru mencapai vaksinasi 60 persen dari total keseluruhan penduduk. Tetapi, berbeda dengan Pusat Data Vaksinasi Kota Depok yang terletak di Gedung Perpustakaan, Balaikota.

Pria jebolan Akademi Militer tahun 1987 ini menyebut, target dari vaksinasi di Kota Depok harus jelas. Peserta vaksinasi merupakan warga Depok, baik yang ber-KTP Depok, maupun yang bukan sama seperti di Jakarta, Tangerang, Bekasi. "Sekarang memastikan bahwa target yang akan dilaksanakan di Depok ini jelas. Dia penduduk. Artinya penduduk itu dia punya KTP, atau tidak punya KTP,  dia tinggal disini, bekerja dan hidup beranak pinak disini," bebernya.

Kemudian, langkah selanjutnya adalah memastikan data vaksinasi by name by adress. Dipastikan, validasi tersebut dapat selesai dalam waktu sepekan ke depan untuk memperbaiki data vaksinasi.

"Baik alhamdulillah koordinasi dengan Depok luar biasa. Pak Wali dengan staf semuanya luar biasa, bekerja sama. Karena kemarin itu ada perbedaan kan, perbedaan itu kadang-kadang bukan dari ada yang salah, tapi perbedaan cara melihat," tegasnya.

Sementara itu, Walikota Depok Mohammad Idris menuturkan, terdapat perbedaan data vaksinasi Korona yang terjadi antara data berdasarkan NIK, dan laporan fasilitas kesehatan (faskes).

Menurutnya, jika berdasarkan NIK, sekitar 63 persen masyarakat Depok telah menerima vaksinasi. Lain hal dengan laporan faskes, ada 59 persen masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19.

"Ya ada data yang berdasarkan NIK, ada data yang berdasarkan laporan faskes. Kalau faskes itu Kemenkes, kalau NIK ini kependudukan (Disdukcapil) lebih besar persentasenya, 63 sekian persen ya, kalau berdasarkan faskes itu 59 koma sekian persen," ucapnya.

Idris menegaskan, perlu adanya harmonisasi atau keselarasan data. Jika menilik dari data yang masuk ke Satgas Covid-19, jumlah penduduk Kota Depok mencapai hampir 2,5 juta orang. Berbeda dengan survei BPS 2020, yang sebesar 2.050.000 penduduk.

"Memang harmonisasi ya dari sisi baseline juga jadi masalah. Perhitungan misalnya baseline masuk ke satgas pertama kali penduduk Depok itu hampir 2,5 juta ke sananya, nah ternyata di BPS dalam survei BPS terakhir tahun 2020 data penduduk Depok ini 2.050.000," katanya.

Idris mengungkapkan, ada juga masalah perhitungan target vaksinasi Korona 70 persen dari jumlah penduduk. Dia menyebut pihaknya masih berkonsultasi dengan Kemenkes terkait data baseline mana yang dipakai.

"Kata Kemenkes baseline yang dipakai jumlah penduduk yang masuk dan definitif di Kementerian dalam Negeri atau dDisduk ya kalau di sini. Itu 1,8 juta, dari situ aja udah berbeda," sambungnya.

Pemkot Depok saat ini masih menunggu kelengkapan data vaksinasi dari kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Depok. Dari 11 kecamatan, baru enam saja yang sudah melaporkan data capaian vaksinasi.

"Kami sedang menunggu kelengkapan data dari kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau yang sudah masuk enam kecamatan dari 11 kecamatan. Paling tinggi di Kecamatan Cinere 93 persen," bebernya.

Enam kecamatan Kota Depok yang sudah melaporkan data vaksinasi adalah Cilodong, Tapos, Sawangan, Bojongsari, Pancoranmas, dan Cinere.

Di lokasi yang sama, Juri Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Dadang Wihana menerangkan, pakan mengusulkan perubahan target vaksinasi. Merunut dari Kemenkes, vaksinasi ditargetkan 70 persen dari jumlah penduduk.

"Kalau dari data Kemenkes itu, 70 persen dari 2,4 juta adalah 1,6 juta. Padahal proyeksi itu ternyata berdasarkan survei BPS itu tahun 2020 hanya 2 juta. Sehingga data 1,6 juta itu sudah tidak relevan menjadi target," ungkapnya.

Koordinasi dengan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes turut dilakukan untuk merubah target tersebut. Karena, jika melihat dari data Disdukcapil, jumlah penduduk Kota Depok 1,8 juta.

"Data disduk itu jumlah penduduk 1,8 juta sehingga targetnya itu 1,3 juta untuk vaksinasi. Jadi kami akan mengusulkan bahwa target vaksinasi di depok bukan 1,6 tetapi 1,3 juta," tandasnya. (daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar