RADARDEPOK.COM – Hingga kini orang tua murid dan pemerintah kota (Pemkot) Depok, belum juga duduk bareng memecahkan polemik alih fungsi SDN Pondok Cina (Pocin) 1. Padahal, orang tua murid tak menolak dibangun masjid. Hanya saja, orang tua keukeuh SDN Pocin 1 ogah dilebur atau dimerger. Konflik yang berlarut-larut itu, akhirnya menyulut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil beri penjelasan.
Melalui akun Facebook dan Instagram pribadinya, orang nomor satu di Jabar itu mengaku, perlu diluruskan agar tidak terjadi mispersepsi. Dalam kasus ini sebenarnya sederhana. Pemerintah Provinsi Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Mau Alun-alun silakan, mau pariwisata, gedung kesenian maupun Masjid/Rumah Ibadah, silakan.
Dan rumusnya sederhana saja, sambung Emil –sapaan Ridwan Kamil-, jika anggaran bantuan datang dari provinsi. Maka, tugas kota atau kabupaten menyediakan lahannya dengan baik dan aman. “Itulah yang terjadi dalam situasi rencana pembangunan masjid di lahan SD Pondok Cina 1,” kata Ridwan Kamil.
https://www.youtube.com/watch?v=KbUR0XvFsBI
Selama ini pihak Pemprov dilapori pihak Pemkot Depok, bahwa lahan sudah aman terkendali. Dan sudah akan ada rencana relokasi untuk sekolah dasar tersebut. “Saya sempat tanya, kenapa harus direlokasi?,” ungkapnya.
Dijawab oleh tim Pemkot Depok, bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah disana. Menurutnya, jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima. “Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan,” tegasnya.
Sementara, Koordinator Wali Siswa SDN Pondok Cina 1, Ecy Tuasikal mengaku, pemasangan kedua banner tersebut merupakan bentuk reaksi atas aksi-aksi dari Pemkot Depok dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, yang lagi-lagi tak mengirimkan gurunya ke sekolah. Dan sebagai bentuk menepis klaim mengenai adanya politisasi.
“Kalau memang begitu ayolah biarlah anak-anak tetap bersekolah di sini, menerima pembelajaran dari guru. Lalu kemudian persoalan ini biar kami orang tua dan Disdik yang bicara, jangan libatkan anak-anak,” kata Ecy kepada Harian Radar Depok, Kamis (17/11).
Lebih lanjut, sambung Ecy, pihaknya masih terus melakukan banyak hal untuk memperjuangkan hak para siswa. Pada Selasa (15/11), Ecy mengaku, sudah bertemu komisi X DPR untuk menyampaikan surat ingin mengadakan audiensi. “Kami mintanya Kamis tapi gak secepat itu. Minggu besok mudah-mudahan kami bisa diundang Komisi X DPR. Kemudian, dipanggil juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dari walikota dan lembaganya,” tambah dia.
https://www.youtube.com/watch?v=AssMvY57VhQ&t=59s
Orang tua juga merasa mulai diadu domba dengan informasi masif yang menyatakan jika mereka menolak pembangunan masjid. Ecy menegaskan, tidak ada penolakan pembangunan masjid. Semua orang tua siswa hanya ingin kejelasan relokasi, bukan dimerger. “Jangan membenturkan masyarakat dengan perjuangan mereka untuk mendapatkan hak anak-anaknya,” jelasnya.
Diketahui, hari ini (Kemarin) sebanyak 200 siswa hadir ke SDN Pocin 1 untuk tetap semangat mengenyam pendidikan di sekolah. Beberapa siswa kelas 5 tidak hadir karena izin, sakit atau mempunyai hubungan kekerabatan dengan kepala sekolah. “Hari ini (Kemarin) guru pada gak datang lagi, itu orang tua murid yang ngajar,” timpal salah seorang orang tua siswa.
Para wali siswa pun berharap, agar reaksi yang dilakukan ini bisa mengetuk hati Pemkot dan Disdik Depok. Mengingat, ketidak hadiran para guru menjelang ujian semester sangat merugikan siswa.
Terpisah, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengaku, akan mengunjungi SDN Pocin 1 pada Jumat (18/11). Ini dilakukan guna bertemu dengan pimpinan sekolah, mendengarkan orang tua, dan menanyakan perasaan para siswa.
“Lalu kami akan ke dinas untuk konfirmasi mengenai informasi yang kami dapat. Belum tahu semua informasi benar atau tidak nanti akan kami pelajari. Rekomendasi akan kami keluarkan. Salah satunya rekomendai bila anak-anak mengalami gangguan psikologi, ” kata Listyarti kepada Harian Radar Depok, Kamis (17/11).
Menurutnya, regrouping yang efektif dilakukan jika murid di sekolah memiliki siswa yang sedikit. Pemindahan siswa sementara juga harus dilakukan, jika sudah ada lokasi bangunan yang baru. Jangan sampai membuat anak-anak menjadi terkatung-katung. “Kalau pun memindahkan kan harus menunggu semesteran atau mungkin tahun ajaran. Utama dan segalanya adalah menjaga sikis anak. Semua kebijakan harus atas yang terbaik untuk anak, kalau itu kota layak anak. Jadi, anak yang dipikirin,” jelasnya.
https://www.youtube.com/watch?v=hxrDaHXtSks
Perlu diketahui sebelumnya, relokasi gedung baru buat SDN Pondok Cina 1 yang dilontarkan Walikota Depok, Mohammad Idris tampaknya belum ada titik terang. Ini lantaran, Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut sekolah tersebut akan bergabung atau regrouping ke SD Negeri Pondok Cina 5.
“Itu saya belum tahu (Gedung baru). Kalau menambah Ruang Kelas Baru (RKB) mungkin di SDN Pocin 5,” ungkapnya Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Depok, Wawang Buang saat diwawancarai Harian Radar Depok, Rabu (16/11).
Wawang menjelaskan, sesuai perihal permasalahan pengalihan fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 Depok, dituliskan pada poin kedua akan di bergabung dengan SDN Pondok Cina 5, yang diterbitkan pada 19 Oktober 2022 lalu. “Keadaan SDN Pondok Cina 1 dengan jumlah rombel 12, jumlah siswa 362 anak. Sedangkan SDN Pondok Cina 5 dengan jumlah rombel 6 yang jumlah siswa 182 anak. Dengan kondisi ini, kedua SDN itu masih memungkinkan regrouping,” jelasnya.
Surat pemberitahuan tersebut menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ditekankan Wawang, tidak ada pembangunan gedung baru untuk SD karena akan digabung alias merger, yang ada pembangunan gedung baru adalah SMP Negeri.
Dalam surat tersebut, poin pertama menyatakan Sesuai Surat Walikota Depok no. 593/281-BKD kepada Dinas Pendidikan tentang persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari gedung SDN Pondok Cina 1, yang akan dialihkan atau dibangun sarana ibadah.
Nantinya, kata Wawang, ada kompensasi dari pengalihan lahan SDN tersebut yang akan ada pembebasan lahan untuk sarana pendidikan dan sudah dianggarkan di tahun 2023. “Kami dari Dinas Pendidikan mengusulkan lahan yang dibebaskan ini untuk dibangun gedung SMP Negeri baru, yang menampung anak-anak lulusan SD di wilayah kelurahan Pondok Cina dan Kemirimuka,” ungkapnya.
https://www.youtube.com/watch?v=Qx4G8UGJBXg
Dinas Pendidikan mengharapkan, dengan dibangunnya SMP Negeri tersebut dapat menampung seluruh lulusan SD di wilayah tersebut. Lebih jauh, Wawang memaparkan, selama pengalihan lahan tersebut berlangsung, para siswa SDN Pondok Cina 1 akan melangsungkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di SDN Pondok Cina 5 dan Pondok Cina 3.
Adapun rinciannya, sejak tanggal 14 November lalu, peserta didik kelas 1, 2, dan 6 akan bertempat di SDN Poncok Cina 5. Dengan pembagian waktu, kelas 1 dan 2 pada sesi pertama akan dimulai pukul 07:00 sampai 09:30 WIB.
Selanjutnya, kelas 1 dan 2 pada sesi kedua akan berlangsung pukul 10:00 hingga 12:30 WIB. Lalu, bagi peserta didik kelas 6 akan mulai belajar pukul 07:00 sampai 12:00 WIB. Bagi peserta didik kelas 3, 4, dan 5 KBM akan berlangsung di SDN Pondok Cina 3. Adapun waktu belajar secara tatap muka, untuk kelas 3 dimulai 11:00 sampai 15:00 WIB. Lalu, kelas 4 dan 5 belajar mulai masuk dari jam 12:30 hingga 17:00 WIB. “Semua akan berjalan selama enam hari ke depan, terhitung sejak tanggal 14 November 2022 kemarin,” tandas Wawang.
Pantauan Harian Radar Depk dilokasi, para wali siswa telah membentangkan dua banner bertuliskan ‘Copot Kadisdik Kota Depok Yang Telah Menelantarkan Siswa/Siswi SDN 01 Pondok Cina’ dan ‘Tidak Ada Politisasi Di SDN 01 Pondok Cina’ sebagai bentuk reaksi atas sikap yang ditunjukan Pemkot Depok.(mg10/rd)
Jurnalis : Ashley Angelina Kaesang
Editor : Fahmi Akbar
