Baca Juga: Peringati BBGRM, Rudy Susmanto bersama Jaro Ade Tongkrongi Gotong Royong di Citeureup
Rudy Susmanto tak memungkiri moratorium pembentukan DOB masih belum dicabut, namun terdapat wacana bahwa moratorium akan dicabut secara parsial.
"Jika moratorium DOB terus diberlakukan, kantor yang dibangun bisa digunakan oleh presidium pemekaran untuk sementara waktu," terangnya.
Menurut Bupati Bogor, kantor persiapan Bupati Bobar bisa ditempati oleh organisasi presidium yang tujuannya untuk persiapan DOB sehingga pada saat wilayah ibu kota sudah dibentuk, hal itu sudah dipersiapkan.
Koordinator AMUK Ujang Buchori Muslim berharap ada percepatan pembangunan di wilayah Bogor Barat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana ibadah hingga pariwisata.
"Kami tidak menuntut segera dimekarkan, karena itu ranah Presiden. Tapi ingin meminta perhatian lebih ke Pemkab Bogor untuk menyiapkan pemekaran daerah secara riil," kata dia.
Sebelumnya, dukungan percepatan pembentukan DOB Bobar disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat.
Baca Juga: Pemkab Bogor Jemput Bola Pelayanan Publik, Berikut Layanan yang Dijajaki Pemerintah
Dia mengatakan, diperlukan percepatan terbentuknya DOB Bobar dan Botim, mengingat wilayah yang luas, penduduk yang semakin padat, dan tidak meratanya pembangunan.
“Sudah saatnya pemerintah pusat dan provinsi serius membahas dan merealisasikan pemekaran Kabupaten Bogor, terutama untuk wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Ini bukan hanya tuntutan politik, tapi kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah mencapai 2.991,76 kilometer, mencakup 40 kecamatan, denhan 416 desa, dan 19 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sekitar 5.644.537 jiwa, kabupaten ini menjadi yang terluas dan terpadat di Indonesia.
Baca Juga: Legislatif Jawa Barat, Samsul Hidayat : Pembentukan DOB Bogor Barat jadi Kebutuhan Mendesak
Meski didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp12 triliun, pembangunan di berbagai sektor masih timpang dan belum merata.
“Luas wilayah yang sangat besar membuat pelayanan publik tidak efektif. Banyak daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga proses pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar berjalan lambat dan tidak optimal,” ungkapnya.