Kabupaten Bogor Rapatkan Barisan Turunkan Prevalensi Stunting

RADARDEPOK.COM-Kabupaten Bogor berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 34,96% pada 2019 menjadi 18,9% pada 2024, serta meraih penghargaan Kabupaten/Kota Akseleratif Progresif Penurunan Stunting 2019–2024 tingkat Jawa Barat.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari menjelaskan, beberapa langkah percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Pemkab Bogor.

Antara lain, konvergensi program intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terintegrasi, terutama program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca Juga: Pemuda Tani Bogor dan DPRD Dukung Pertanian dan Ketahanan Pangan Mandiri, Ini yang Dilakukan

Kemudian, Zaenal Ashari melanjutkan, penerapan penanganan stunting secara by name by address agar intervensi tepat sasaran, dan peningkatan kapasitas petugas lapangan dan tim pelaksana melalui pelatihan serta pendampingan berkelanjutan.

"Selain itu, koordinasi lintas sektor dan pengawasan rutin untuk memastikan capaian target serta pemberdayaan masyarakat," ujar Zaenal Ashari pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Tingkat Kabupaten Bogor.

Dijelaskan Zaenal Ashari, rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan laporan akhir TP3S serta sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan di perangkat daerah.

Baca Juga: Sidak Harga Bahan Pokok Jelang Nataru di Pasar Sukatani, Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah Larang Penjualan Lontong Plastik

Disamping itu, rapat koordinasi TP3S ini juga menjadi momentum untuk memastikan seluruh kebijakan dan program penanganan stunting berjalan selaras dan efektif.

"Penanganan stunting sangat penting sebagai fondasi kesehatan bangsa. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan semangat visi Bupati Rudy Susmanto," tandasnya.

Dalam visi Bupati Rudy Susmanto ditegaskan penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Kantor Imigrasi Depok Jaring Lima WNA Bandel : Overstay hingga Berbohong, Ini Rinciannya

"Percepatan penanganan stunting dapat diwujudkan melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis desa dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.

Kepala DP3AP2KB, Sussy Rahayu Agustiani, menjelaskan rakor bertujuan menyusun laporan akhir TPPS yang komprehensif, berbasis data, serta merekomendasikan program tahun berikutnya yang jelas dan terukur, sekaligus meningkatkan efektivitas intervensi stunting di tingkat desa dan kelurahan keluarga sasaran.

Baca Juga: Dari 10 Meter Kain, Batik Canting Asasi UMKM Binaan BRI Tembus Pasar Luar Negeri