RADARDEPOK.COM-Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor melalui Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menggelar kegiatan Penguatan Basis Data Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PPKP) dan Persiapan Pembentukan Forum PKP di Hotel Harris Cibinong City Mall, Kecamatan Cibinong, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini dalam rangka optimalisasi peran Pokja PPKP di Kabupaten Bogor. Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika dan jajaran perangkat daerah secara langsung hadir.
Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, forum yang dilaksanakan ini merupakan Ad-hoc untuk menyamakan visi, misi, program, dan kegiatan di antara dinas-dinas yang ada di Bumi Tegar Beriman.
Menurutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Bogor, penguatan koordinasi antar pihak terkait menjadi aspek yang sangat penting.
Baca Juga: Menko PM Muhaimin Iskandar Tegaskan Seluruh Pesantren Wajib Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung
"Salah satu faktor kunci yang mendasari perencanaan pembangunan yang efektif adalah ketersediaan data yang akurat dan relevan," ujarnya.
Dalam konteks ini, Ajat Rochmat Jatnika melanjutkan, pengumpulan dan pengelolaan data berbasis kolaborasi memegang peran vital untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidamg sanitasi, air minum dan kawasan permukiman kumuh.
Baca Juga: Perkuat Jaringan Pasca Merger, Layanan XLSMART Makin Luas dan Stabil di Kalimantan
"Dengan kata lain, data yang valid dan terkoorsinasi dengan baik akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat tepat sasarah dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Ajat, keberadaan Pokja PPKP di Kabupaten Bogor yang ditetapkan melalui SK Bupati Bogor Nomor 600.2/2/346/KPTA/PER-UU/2022 tentang Pembentukan Pokja PPKP Kabupaten Bogor menjadi sangat strategis dalam mendorong perencanaan pembangangunan yang terintegrasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Namun memang diakuinya, dalam pelaksanaannya Pokja PPKP menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas kerjanya. Dan salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar anggota Pokja PPKP yang sering menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan program serta kebijakan yang tumpang tindih.
Baca Juga: Sidang TPP jadi Upaya Lapas Cibinong Wujudkan Pembinaan Warga Binaan Menuju Reintegrasi Sosial