BTT Bansos Kesehatan di Depok Capai Rp11 Miliar

Baca Juga: Di Hadapan Presiden, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28 Pada Acara Puncak Festival LIKE 2023

"Alurnya, semisal sudah di rumah sakit, tinggal minta surat keterangan rawatnya, kemudian dibawa ke puskesmas. Nantinya, puskesmas akan berkordinasi dengan pihak dinsos yang ada di kelurahan, lalu dilakukan verifikasi validasi (verval)," papar Mary Liziawati.

Mary Liziawati meminta, masyarakat untuk mengikuti proses pengajuan dari awal hingga tuntas. Dalam beberapa kejadian, Dinkes Kota Depok akan meminta klarifikasi dari masyarakat yang mengajukan bansos kesehatan.

Baca Juga: Menguak Sejarah Kelurahan Ratujaya Depok, Miliki Lahan Subur, jadi Incaran Belanda : Bagian 2

"Karena, SJP online itu sangat transparan, begitu sudah memasukan berkas masyarakat dapat melihat posisi berkasnya ada dimana, apakah di puskesmas atau di dinas," tandas Mary Liziawati.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menyarankan, Dinkes Kota Depok untuk meningkatkan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengajukan bansos kesehatan.

Baca Juga: XL Axiata Hadirkan Green Mining dengan Private Network : Solusi Ramah Lingkungan di Industri Pertambangan

"Dinas kesehatan terus meningkatkan kemudahan masyarakat tidak mampu dalam mengakses bansos kesehatan dengan proses online yang dipersingkat," kata Ade Supriyatna.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok itu menjelaskan, Dinkes Kota Depok juga perlu menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengalaman pada loket pelayanan. Sehingga, tidak mempersulit masyarakat yang akan mengakses bantuan kesehatan tersebut.

Baca Juga: HIPKI dan Disdik Gelar Lomba Kreatifitas Piala Walikota

"Pada loket pelayanan Dinkes perlu menempatkan SDM yang sudah dibekali service exceleence, sehingga memberikan citra yang baik untuk pelayanan publik di Kota Depok," saran Ade Supriyatna. ***