Senin, 22 Desember 2025

KNPI Depok : Waspada! Penanganan Stunting jadi Mimbar Dagelan

- Selasa, 14 November 2023 | 20:13 WIB
Ketua KNPI Kota Depok, Army Mulyanto (DOK.PRIBADI)
Ketua KNPI Kota Depok, Army Mulyanto (DOK.PRIBADI)

RADARDEPOK.COM-Kota Depok kini sedang menaruh perhatian perihal penanganan Stunting di berbagai wilayah. Hal menjadi menarik karena makanan untuk anak Stunting dinilai Anggota DPRD Kota Depok sangat tidak manusiawi.

Tapi isu yang naik ke permukaan masyarakat hingga menarik perhatian seharusnya dilihat secara baik dan benar, sehingga tidak ada kekeliruan yang nantinya mempertontonkan sandiwara klasik.

Baca Juga: Aparatur Kelurahan Mekarjaya Depok Berbagi Tips Mengasuh Anak

Pernyataan menohok ini ditegaskan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok, Army Mulyanto saat diwawancara Radar Depok, Selasa (14/11/2023).

“Buat saya ini lucu ya, dagelan apalagi yang dipertontonkan pada masyarakat. Cukup lah masyarakat dipermainkan dengan drama semacam ini,” tegas Army Mulyanto.

Bukan tanpa landasan pimpinan Ketua KNPI Kota Depok itu berpandangan. Dirinya menilai, penanganan stunting dengan memberikan makanan bergizi dan kenyataan di lapangan tidak layak konsumsi.

Sebenarnya, dibeberkan Army Mulyanto, kegiatan tersebur telah disusun hingga disepakati dengan mengetuk palu secara bersama antar Anggota DPRD bersama Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

Baca Juga: 67 Atlet Berbakat Depok Berangkat Porpemda dan Kompetisi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

“Ini kegiatan Dinkes, anggarannya Rp4 miliar dari APBD. Pada penyusunan anggaran tersebut dibahas anggota DPRD jadi ilustrasinya sudah diketahui semuanya. Tapi sekarang baru teriak-teriak. Unik memang ya,” terang Army Mulyanto.

Dilanjutkannya, masyarakat akan bertanya-tanya ada motivasi apa yang diinginkan para wakil rakyat terhormat itu, ada udang di balik batu kah dari isu semacam ini.

Jika ada temuan semacam ini dan DPRD serius untuk melakukan pengawasan maupun investigasi soal penganan stunting, bisa langsung mengajukan Hak Angket atau Pantia Khusus (Pansus) sehingga permasalahan bisa terang benderang.

“Kalau serius yang begitu, lewat pengawasan yang formil dan terukur, tapi kalau sekedar gimik, yaa sudah ini akan mengambang tanpa menemukan hasil permainan di dalamnya,” kata Army Mulyanto.

Baca Juga: Aparatur Kelurahan Jatijajar Depok Ingin Ciptakan Lansia Mandiri, Begini Caranya

Lebih jauh, Tokoh Pemuda Kota Depok ini melihat dari kasus sebelumnya seperti SDN Pondok Cina 1 dan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang dinilainya hanya gimik agar masyarakat melihat jika DPRD mengkritik Pemerintah demi kepentingan umum.

Tapi ditegaskannya, sampai saat ini sama sekali tidak ada hasil yang sesungguhnya berpihak pada masyarakat yang tepat. Dan itu tenggelam dengan sendirinya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X