Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Bacakan LKPJ di DPRD : Kemiskinan Turun 0,15 persen, IPM Naik

RADARDEPOK.COM - Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2023 kepada DPRD Kota Depok.

Imam Budi Hartono mengungkapkan, kebijakan strategis Pemkot Depok berkaitan dengan upaya menggerakan perekonomian di Kota Depok. Terutama, pemulihan pasca pandemi Covid 19 melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: Edi Masturo Siapkan 1.000 Paket Ramadan Buat Relawan

"Peran strategis UMKM di Kota Depok, selain karena kontribusinya terhadap PDRB Kota Depok, juga kemampuannya menyerap tenaga kerja. Oleh karenanya, Pemkot Depok menghadirkan kebijakan Penciptaan 5.000 Pengusaha/Startup baru dan 1.000 Perempuan Pengusaha," tutur Imam Budi Hartono, kepada Radar Depok, pada Sidang Paripurna, Kamis (29/3).

Persentase penduduk miskin, kata Imam Budi Hartono, turun 0,15 persen dari 2,53 persen menjadi 2,38 persen. Penduduk miskin Kota Depok berada pada posisi terendah di Jawa Barat dan peringkat keempat terendah di Indonesia.

Baca Juga: Hidden Gem Kafe di Bogor Ini, Punya Paket Bukber Serba Rp99 Ribu, Tempatnya nyaman dan Adem, Ada Playground Juga

"Ini menunjukkan upaya Pemkot Depok menurunkan angka pengangguran hasilnya signifikan, melalui program penciptaan wirausaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja," kata Imam Budi Hartono.

Lalu, Imam Budi Hartono menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,85 poin dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok pun terus meningkat, dari 81,86 pada 2022 menjadi 82,53 pada 2023, dan termasuk IPM tertinggi ketiga di Jawa Barat.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan, ia menyampaikan perkembangan APBD Kota Depok tahun 2023.

Baca Juga: Bisa Camping di Tempat Wisata Ini Memang Gak Akan Terlupakan Deh! Viewnya Cocok Juga Buat Healing Langsung Perbukitan yang Asri

"Untuk realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah Rp3.785.537.240.186 atau terealisasi 98,26 persen dari target sebesar Rp3.852.409.942.422, Lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 realisasinya 100,31 persen atau sebesar Rp1.745.325.314.210 dengan target awal sebesar Rp1.740.007.778.309," ucap Imam Budi Hartono.

Dalam hal kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal pemerintah daerah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Baca Juga: Ternyata Begini Resep Selai Nanas untuk Isian Nastar Agar Tahan Lama, Tidak Mudah Berjamur dan Tidak Lengket

Salah satunya, pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.