Elegan, Walikota Depok Tepis Isu Pelanggaran HAM dengan Penghargaan

RADARDEPOK.COM - Walikota Depok, Mohammad Idris menepis anggapan atau isu negatif orang terhadap Kota Depok, terkait dengan pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada kasus SDN Pondok Cina beberapa waktu lalu. Caranya pun sangat elegan.

Baca Juga: Tumpahan Oli di Juanda Bikin Jalan Licin, Satlantas Polres Metro Depok Langsung Gercep Lakukan Ini

Pemkot Depok mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia atas kinerja yang baik di lingkungan pemerintahan.

Mohammad Idris mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa kinerjanya dinilai baik dan diakui oleh Pemerintah Pusat, terhadap berbagai program dan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok.

"Sebelumnya, orang under estimate (meremehkan) terhadap Depok dengan isu isu yang kadang viral, yang mengatakan ini melanggar HAM," ujar Mohammad Idris, kepada Radar Depok, Senin (6/5).

Baca Juga: Pilkada Depok 2024 : NasDem Koalisi dengan PKS Dukung Imam Budi Hartono

Mohammad Idris membantah, setiap kebijakanya yang akan dilakukukan sudah melewati berbagai prosedur. Agar tidak ada pelanggaran.

"Seperti sebelumnya, masalah Pondok Cina, saya dituduh melanggar HAM, tetapi kan aneh kalau saya dapat (penghargaan) dari Kemenkumham," ungkap Mohammad Idris.

Selain itu, kata Mohammad Idris, yang paling terbaru adalah kasus viral berita kasus banjir Cipayung - Pasir Putih. Dimana, Pemkot Depok dinilai mengabaikan kejadian tersebut dan menyengsarakan masyarakat.

Baca Juga: Tempat Makan Ini Romantis Banget di Tengah Kebun dengan Bunga-Bunga Cantik yang Bermekaran

"Bagaimana mengabaikan, kita dapat penghargaan nomor satu se Jawa Barat kok PPD, iyakan Penghargaan Pembangunan Daerah," sambung Mohammad Idris.

Dalam hal ini, Mohammad Idris meminta masyarakat untuk memandang suatu permasalahan atau pencapaian secara luas. Jangan hanya memaandang sebelah mata atau hanya dengan sisi negatifnya saja.

"Jadi jangan kita memandang hanya dari satu kasus, tetapi secara umum bagaimana, kalau kita mau fair ya," ujar Mohammad Idris.

Baca Juga: Puncak Hardiknas di Depok Berlangsung Meriah : Sukses Beri Ruang Kreativitas, Ini Komitmen Pemkot

Menurut Mohammad Idris, permasalahan toleransi juga sama dengan hal tersebut. jangan hanya melihat karena Pemkot Depok melarang keberadaan tempat Ahmadiyah, dan jangan melihat satu warga menolak pembangunan gereja.