Senin, 22 Desember 2025

Konsep Kota Peradaban Depok Versi Wakil Walikota Depok: Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

- Selasa, 11 Juni 2024 | 05:22 WIB
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono (PEMKOT DEPOK)
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono (PEMKOT DEPOK)

RADARDEPOK.COM - Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, menyampaikan konsep baru untuk Kota Depok sebagai Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Pesan ini disampaikan saat menjadi pembina apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Halaman Balai Kota Depok pada Senin (10/6).

Imam Budi Hartono menjelaskan bahwa konsep ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Baca Juga: Keren! Kelurahan Pondok Jaya Depok Modifikasi Silondo Bermula jadi SILO, Mudahkan Layanan Pernikahan

"Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yaitu Maju, Berbudaya, dan Sejahtera akan segera berakhir. RPJPD 2005-2025 dengan visinya Depok sebagai kota niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan religius akan berganti konsep menjadi Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan," jelasnya.

Konsep ini mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat, di mana desa-desa yang ada saat ini akan berkembang dan tumbuh, sehingga memunculkan kota-kota baru.

"Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Balikpapan kemarin, Presiden RI melalui Mendagri mengutarakan konsep yang harus diusung oleh pimpinan daerah, seperti green city, smart city, dan friendly city," terangnya.

Baca Juga: Jemaah Haji Depok dalam Kondisi Sehat : Siap Berangkat ke Armuzna

Imam Budi Hartono menambahkan, green city berarti menjadikan kota yang hijau, smart city mengembangkan kota dengan teknologi canggih, dan friendly city adalah kota yang bersahabat dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, Imam Budi Hartono meminta seluruh ASN agar dapat mewujudkan konsep kota yang dimaksud. Salah satunya adalah dengan memberikan masukan terhadap program yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.

"Perangkat Daerah diminta untuk memberikan masukan dan isu strategis terkait kemacetan, banjir, kesehatan, dan lain sebagainya," tambahnya.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Gedung Fakultas Kedokteran, Rektor UPN Veteran Jakarta Buka Suara

Imam juga menekankan pentingnya evaluasi dan pembentukan tim yang kuat serta solid di tingkat camat dan lurah untuk merealisasikan anggaran dan kebijakan yang sudah dibuat. "Agar pelaksanaan bisa berlangsung dengan baik," tutup Imam Budi Hartono.***

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X