PPDB Amburadul, Massa Emak-emak Geruduk SMAN 4 Depok

RADARDEPOK.COM – Ratusan orang yang didominasi emak emak berunjuk rasa tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan SMAN 4 Depok, Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Selasa (25/6).

Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) ini, sengaja memilih SMAN 4 Depok sebagai lokasi unjuk rasa, karena merupakan Sekretariat Musyawarah Kerja Kepala SMA Negeri Kota Depok.

Baca Juga: Jenguk dan Didoakan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, Begini Respon Keluarga Korban Luka Kecelakaan Bus Subang

Unjuk rasa untuk menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB Jalur Zonasi.

Ketua DKR, Roy Pangharapan mengatakan, pihaknya melakukan aksi solidaritas terhadap 22 siswa keluarga miskin, yang ditolak bersekolah di sekolah negeri.

"Kami melakukan aksi solidaritas menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK dikota Depok bersama orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini kejadian setiap tahun," ujar Roy Pangharapan kepada Radar Depok.

Menurut Roy Pangharapan, aksi solidaritas tahun ini dipicu penolakan sekolah negeri kepada siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu. Walaupun pemerintah telah mengancam penindakan tegas pada sekolah yang menjual kursi dan menolak siswa miskin.

Baca Juga: Deolipa Yumara Nilai Penyidik Keliru Jika Ayah Pegi Setiawan Jadi Tersangka Atas Dugaan Obstruction of Justice, Begini Penjelasannya

"Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah," tegas Roy Pangharapan.

Roy Pangharapan menilai, pelaksanaan PPDB di Depok amburadul setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak melakukan evaluasi dan memberikan jalan keluar.

"Sangat memalukan, kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” kata Roy Pangharapan.

Baca Juga: Jenguk Korban Luka Kecelakaan Bus Subang, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono: Setia Doakan Suci Rahmawati

Padahal, lanjut Roy Pangharapan, subsidi pemerintah untuk sekolah negeri cukup besar. Namun anehnya, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Mestinya dalam PPDB jalur afirmasi kemiskinan calon siswa jadi pertimbangan utama.

“Yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, harusnya kan mereka diadunya dengan kemiskinan bukan ujung-ujungnya dengan jarak. Sekolah negeri itu subsidi 100 persen dari pemerintah. Harusnya sekolah negeri diutamakan untuk mereka yang kurang mampu," ungkap Roy Pangharapan.

Roy Pangharapan menduga, ada mafia yang beriman dalam pelaksanaan PPDB di Depok dan berharap pihak kepolisian segera mengusut.