Terpisah, Anggota DPRD Jawa Barat, M Faizin menjelaskan, jalur zonasi yang dlakukan setiap PPDB harus dilakukan kajian ulang pada tingkat nasioanal, terkait masih malayaknya atau tidak sistem tersebut dipakai.
“Kalau memang masih layak, ya kan harus dijawab persoalan, jumlah siswa yang ingin masuk sekolah negeritetapi tak bisa,” ujar M Faizin.
Menurut M Faizin, dalam mengatasi hal ini seharusnya pemerintah harus memberikan standarisasi pendidikan di Indonesia. Baik sekolah swasta dan tingkat sekolah negeri maupun swasta yang dilakukan yang sama.
Baca Juga: Lurah dan Mahasiswa Berkolaborasi, Jembatan di Kelurahan Ratujaya Depok Terhubung Kembali
“Misalnya, biaya pendidikan agar bisa mempunyai standar dengan sekolah negeri, jika itu sudah dilakukan maka masyarakat tidak akan lagi, berbondong-bndong masuk keseipah negeri,” kata M Faizin.
Menurut M Faizin, baik sekolah swasta maupun negeri harus mendapatkan prilaku bersama. Dan memeliki standart sekolah negeri yang sama. Alhasil, pada dunia pekerjaan dan perguruan tinggi negeri tidak ada yang membedakan.
“Jadi sepert pembinaan prilaku yang diberikan pemerintah harus sama,” ucap M Faizin. ***
Artikel Terkait
Rudy Susmanto Minta Pemkab Bogor Akomodir Pedagang Puncak: Pastikan ada Kiosnya
Milad ke 5, Yayasan Ar Royyan Kalimulya Komitmen Ciptakan Generasi Penerus yang Berakhlak
Risiko Ekonomi Global Merambat, Kinerja APBN Mei 2024 di Jawa Barat Tetap Positif
DAM Gelar The 28th Astra Honda Motor Technical Skill Contest 2024
HPCI Tasikmalaya Chapter Rayakan Anniversary ke-6, Mempererat Kebersamaan dan Silaturahmi
Solusi Digital Smart Water Meter dari Indibiz Energi Terbukti Membantu Operasional Bisnis PT Tirta Asasta Depok
Bukan Sekadar Aksesori, ini Fungsi End Cap Muffler Sepeda Motor