DPD KNPI Kota Depok Sentil Kepala BKD Soal Penyerapan APBD yang Rendah, Army Mulyanto : Kami Prihatin!

RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kota Depok diminta optimal dalam melakukan penyerapan anggaran di tahun 2024. Seharusnya, penyerapan tersebut di akhir Juni 2024 harus mencapai Rp2,5 Triliun agar memaksimalkan pembangunan dan ekonomi Kota Depok.

Pernyataan ini tegas disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Depok, Army Mulyanto, yang mengaku cukup prihatin dengan penyerapan anggaran di Kota Depok tahun 2024.

Baca Juga: Pedas dan Nikmat, Ini Resep Bakso Kuah Mercon Menggugah Selera, Cocok Untuk Ide Jualan

“Kami prihatin, penyerapan APBD yang seyogyanya sudah mencapai Rp2,5 Triliun per akhir Juni 2024. Tapi kenyataannya baru terserap Rp1,5 Triliun. Tentu Pemerintah Kota Depok harus melakukan evaluasi serius,” tegasnya saat ditemui di GDC, Kota Depok.

DPD KNPI menilai, poin pentingnya untuk penguatan fungsi anggaran sebagai pendorong utama proses pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok.

“Kami menilai bahwa akan terjadi stagnasi dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Depok jika penyerapan anggaran tidak optimal, jadi bukan hanya soal penyerapan tetapi berkaitan dengan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di Depok,” terang Army Mulyanto.

Baca Juga: Angkot AC di Depok Resmi Mengaspal, Wakil Walikota Imam Budi Hartono : Ayo Bareng Bareng Naik

Sebagai bahan evaluasi ke depan, KNPI meminta dalam menyongsong perencanaan anggaran tahun 2025 pemerintah Kota Depok agar lebih cermat dan tidak terlalu ekspensif dalam proses perencanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Tidak hanya itu, KNPI juga meminta agar pemerintah Kota Depok juga memberikan klasifikasi yang lengkap dan terperinci agar tidak menimbulkan mis leading kepada unit kerja dalam melakukan penyerapan anggaran.

Baca Juga: PPTI Dorong Remaja di Depok Peduli Penyakit TB, Ini yang Dilakukan

“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan anggaran kedepannya, termasuk dalam hal ini pemerintah kota Depok secara khusus Kepala BKD, Wahid Suryono untuk menjelaskan dan memberikan klasifikasi secara terperinci dan lengkap sehingga tidak terjadi mis leading unit kerja serta asumsi liar masyarakat,” ungkap Army Mulyanto.***