Ketua DPRD Sementara Kota Depok Minta DLHK Buat Terobosan Tangani TPS Liar

RADARDEPOK.COM–Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Kota Depok, menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya yakni, Ketua DPRD sementara Kota Depok, Ade Supriyatna.

Sebab, keberadaan TPS liar tersebut, tentunya membuat suatu wilayah terlihat kumuh dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Danramil 05 Sawangan, Kapten Inf Sumarno, Terinspirasi dari Long March TNI, Mengabdi Sejak Usia 21 Tahun : Bagian 1

Ade Supriyatna meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok untuk terus mengangkut sampah, jika TPS tersebut dijadikan tempat sementara pembuangan sampah masyarakat.

Kalo labelnya sementara, maka nanti akan diangkut sama DLHK,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Jumat (6/9).

Nantinya, kata Ade Supriyatna, tinggal DLHK Kota Depok membuat kesepakan antara pengelola terkait adanya retribusi.

“Tinggal dibuat kesepakatan dengan pengelola terkait retribusi,” ungkap doa.

Baca Juga: PNM Gelar Basketball Fun Match Bareng Jurnalis

Tetapi, Ade Supriyatna mengkhawatirkan TPS liar tersebut tidak diangkut oleh DLHK Kota Depok. Sehingga menimbulkan berbagai macam masalah baru, seperti penyakit dan lain-lain.

“Yang dikhawatirkan itu menjadi TPA liar yang tidak diangkut dan menggunung sehingga menimbulkan masalah baru,” ujar dia.

Ade Supriyatna juga meminta DLHK Kota Depok untuk membuat berbagai terobosoan dan bertindak tegas untuk menangani ratusan TPS liar yang berada di Kota Depok

“DLHK segera lakukan terobosan untuk membuat keputusan terhadap TPS liar, apakah dilegalkan atau ditutup,” tutur dia.

Sebelumnya, DLHK Kota Depok mencatat terdapat sebanyak 112 TPS liar yang tersebar 11 kecamatan di Kota Depok. Yang, dapat menghasilkan sebanyak 50-60 ton sampah setiap harinya.

Baca Juga: Camping Ground View Indah di Kaki Gunung Salak, Bisa Lihat City Lightnya yang Bikin Betah, dilengkapi Kolam Renang

Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman menjelaskan, data tersebut berdasarkan pendataan dari DLHK Kota Depok dan laporan dari masing-masing kecamatan maupun kelurahan.