Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Tingkatkan Pencegahan HIV AIDS melalui Mekanisme Swakelola Tipe III dan IV

RADARDEPOK.COM–Pemkot Depok terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui optimalisasi mekanisme Swakelola Tipe III.

Teknikal Officer Swakelola Kota Depok (OPSI), Herru Pribadi menjelaskan, Swakelola Tipe III merupakan sebuah inovasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil (OMS).

Baca Juga: Resep Lumpia Tahu Jeletot, Camilan Pedas Nikmat yang Cocok untuk Ide Jualan

Menurut dia, dengan melibatkan OMS yang memiliki keahlian dan jaringan di komunitas, diharapkan program-program kesehatan dapat lebih efektif menjangkau kelompok-kelompok yang rentan terpapar HIV/AIDS.

“Secara khusus, kami melakukan identifikasi data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Barang dan Jasa Pemerintah untuk Kota Depok tahun 2024 (diakses pada 30 Oktober 2024) dan mendapatkan temuan," kata dia kepada Harian Radar Depok, Selasa (26/11).

Temuan tersebut, kata Herru Pribadi, seperti Di Kota Depok terdapat paket yang masuk kategori Penyedia sebanyak 24.043 entri atau 68 persen dan paket yang masuk kategori Swakelola sebanyak 11.425 entri atau 38 persen.

Baca Juga: Asah Skill dan Etika Berkendara, DAM Gelar Cari Aman Skill Competition 2024

"Dari paket Swakelola yang ada tersebut, yang termasuk ke dalam paket Swakelola tipe III adalah 33 entri," ucap dia.

Herru Pribadi mengatakan, dari 33 entri tersebut terdapat 17 entri yang merupakan kegiatan RSUD Kisa dan UPTD Puskemas Pondok Sukmajaya.

"Namun dari 17 entri kegiatan tersebut, tidak kegiatan yang terkait dengan penanggulangan HIV AIDS di Kota Depok," kata dia.

Namun, kata Heru Pribadi, implementasi Swakelola Tipe III di Depok masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Baca Juga: Kasus Pembacokan di Pasar Kambing Depok Memanjang, Kuasa Hukum Korban Tolak Mediasi, Pilih Bawa Pelaku ke Meja Hijau

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, OMS, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas kesehatan dan kader masyarakat.

"Memperkuat koordinasi dan kerjasama: Membangun platform komunikasi yang efektif antara pemerintah dan OMS," ujar dia.

Selain itu, ungkap Herru Pribadi, ia juga mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye yang lebih intensif.