“Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, di masyarakat, kebijakan ini dirasa ribet. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, baik melalui flyer, pertemuan dengan perangkat daerah, maupun komunikasi ke warga melalui kelurahan dan kecamatan,” ungkap Ahmad Badri.
Ahmad Badri mengakui, adanya miskomunikasi dalam koordinasi kebijakan, yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa pasokan dikendalikan. Padahal, kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan LPG dan menghindari praktik penjualan ilegal di tingkat pengecer.
Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemerataan pangkalan LPG. Idealnya, setiap RW memiliki pangkalan sendiri agar masyarakat tidak perlu membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi. Saat ini, harga di pangkalan resmi adalah Rp19.000, sementara di pengecer bisa mencapai Rp24.000 atau lebih. Dengan sistem pangkalan yang lebih merata, harga dapat lebih terkendali dan tidak dipengaruhi spekulasi pasar.
Baca Juga: Mengukur Manfaat Asta Cita Prabowo-Gibran Bagi Masyarakat Kota Depok
Di Kota Depok sendiri, terdapat sekitar 1.300 pangkalan dan 53 agen yang menyalurkan elpiji dengan kuota 2.300.000 tabung per bulan. Dengan jumlah ini, Ahmad Badri menegaskan, masyarakat tidak perlu panik karena pasokan tetap tersedia.
Selain itu, mulai Mei nanti pemerintah akan menerapkan kebijakan bahwa masyarakat yang ingin menggunakan LPG subsidi harus terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Usaha yang tidak masuk dalam kategori penerima subsidi, seperti usaha las atau bisnis berskala besar, tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kilogram.
"Di lapangan masih ada perbedaan penerapan aturan di antara pangkalan, di mana beberapa patuh dan beberapa kurang disiplin. Karena itu, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar distribusi lebih merata dan tepat sasaran," jelas Ahmad Badri.
Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha gas LPG di Depok, Haji Yahman Setiawan, menegaskan bahwa kondisi kelangkaan hanya bersifat sementara dan bukan karena pasokan yang berkurang.
“Kemarin malam, kami melihat adanya fenomena kelangkaan di wilayah kami, terutama di wilayah Besok. Namun, kelangkaan ini tidak berlangsung lama. Sebenarnya, masalahnya bukan karena gas tidak tersedia, melainkan lebih kepada kendala dalam tata niaga dan distribusinya,” ungkap Haji Yahman.
Haji Yahman menjelaskan, hari libur seperti tanggal merah, juga memengaruhi distribusi gas karena agen-agen tidak beroperasi. Hal ini menyebabkan stok gas di rumah tangga cepat habis sebelum pasokan berikutnya tiba. Selain itu, tidak ada tambahan suplai di luar kuota normal, sementara permintaan meningkat.
Namun, Haji Yahman memastikan, pasokan elpiji 3 kilogram di Kota Depok dalam kondisi aman. Stok di Pertamina telah dipersiapkan dengan baik, termasuk untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Dia menyatakan, koordinasi dengan pemerintah kota, Hiswana Migas, dan pelaku usaha gas terus dilakukan agar distribusi berjalan lancar.
“Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat, khususnya di Kota Depok, agar tidak panik. Pemerintah dan Pertamina telah menyediakan stok elpiji yang lebih dari cukup. Mari kita bersama-sama menjaga kondisi agar tetap stabil,” tandas Haji Yahman. ***
Artikel Terkait
SDN Anyelir 1 Depok Gencar Edukasi Pemilahan Sampah Sejak Dini
Melihat Kegiatan Panggung Al Quran IPAQI Depok : Diikuti 1.343 Peserta dari 60 Paud
Anggota DPRD Depok Ade Firmansyah Tunjang Kinerja PKK Cilangkap, Sumbang Laptop Pakai Kantong Pribadi!
Mengulas Perbaikan Penutup Saluran di Jembatan GDC Depok, Kelurahan Tirtajaya : Setahun Masih Awet, Pengendara Bersyukur
Kelurahan Pondokjaya Depok Beberes Kantor Jelang Ramadan, Lurah Tebas Rumput Liar!
Piala Asia U-20: Iran vs Indonesia, Kesit Budi Handoyo: Peluang Menang Tetap Ada