Kasus Oknum Dewan Asusila RK Tak Boleh Dianggap Remeh, Novi Anggraini : Pemkot Depok Jangan Menunggu Putusan Hakim

RADARDEPOK.COM - Pemerhati Perempuan dan Anak, Novi Anggraini menilai penanganan perkara dugaan asusila dengan tersangka oknum Anggota DPRD Kota Depok, RK menjadi pertaruhan label Kota Layak Anak (KLA) yang disandang Depok.

Menurut Novi Anggraini , perkara ini harus benar-benar ditangani secara serius dan melihat segala aspek, serta bukti yang cukup untuk memberikan rasa aman bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya untuk anak dan kaum hawa.

"Tentu kasus-kasus pencabulan, terutama korbannya anak, tak boleh dianggap remeh oleh siapa pun, serta membutuhkan kejujuran, kesadaran, dan keseriusan semua pihak," tutur Novi Anggraini, Minggu (20/7).

Berdasarkan informasi yang Novi Anggraini terima, korban masih berada dalam penguasaan keluarga pelaku, ia menyayangkan hal tersebut terjadi saat peradilan di Pengadilan Negeri Depok masih berproses.

Baca Juga: Luar Biasa! Sekolah Tunas Global Depok Wakili Indonesia dalam Festival Budaya di Taiwan

"Kondisi ini tentu berisiko terhadap keamanan dan psikologi korban, apalagi saya mendengar saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi korban kemarin yang 'seperti' menguntungkan terdakwa," geram Novi.

Pemerhati perempuan dan anak asal Depok yang kini menetap di Boston, Amerika Serikat ini pun menilai jika hal tersebut benar, artinya ada kegagalan dalam perlindungan yang semestinya diberikan negara.

Terlebih, kata Novi, Depok sudah berlabel KLA, sehingga untuk menjaga prestasi tersebut, maka pemerintah Kota Depok tidak boleh tinggal diam dan menunggu putusan hakim.

"Ingat Kota Layak Anak yang disandang Depok dipertaruhkan di sini. Kita juga berharap agar semua yang terlibat dalam proses peradilan, selain harus profesional dan berintegritas, juga mengedepankan hati nurani," tegas Novi.

Baca Juga: Wujud Ketahanan Pangan, Lapas Lamongan Panen Raya Padi dan Lele : Warga Binaan dapat Upah, Torehkan PNBP

Novi tidak berharap dalam peradilan kasus pencabulan tersebut ada perintangan yang menghalangi prinsip hukum dan tidak memberikan keadilan bagi korban.

"Yang utama tentunya hal-hak korban harus dipenuhi," ujar Novi.

Novi Anggraini mendesak semua pihak untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban.

"Adanya kasus ini tentu sudah menjadi preseden buruk untuk Kota Depok. Tentu Label KLA di Depok dipertaruhkan dalam peradilan kasus ini," tandas Novi Anggraini. ***