Anggota DPRD Depok Ade Firmansyah Pastikan Program Strategis UHC, Puskesmas Baru, dan Penanganan Sampah Masuk APBD 2026

RADARDEPOK.COM-Rapat finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk program tahun 2026, di ruang paripurna DPRD Depok, Rabu (5/11).

Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, menjadi salah satu legislator yang aktif mendorong lahirnya sejumlah kesepakatan penting bagi masyarakat, terutama di sektor kesehatan, lingkungan, dan pendidikan.

“Alhamdulillah, apa yang saya perjuangkan akhirnya disepakati dalam pembahasan KUA-PPAS 2026. Beberapa program strategis hasil dari reses saya, berhasil masuk dalam anggaran tahun depan,” kata Ade usai rapat.

Salah satu capaian penting, menurut Ade, adalah disetujuinya kembali program Universal Health Coverage (UHC) untuk tahun 2026 dengan skema cut-off. Selain itu, dua puskesmas baru akan dibangun di Kelurahan Pancoran Mas dan Kelurahan Leuwinanggung.

Kendati sempat menjadi perdebatan alot lantaran berkaitan dengan efisiensi anggaran, pembangunan dua puskesmas tersebut akhirnya disetujui. Program ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Wali Kota Depok yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pembangunan dua puskesmas ini penting karena menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat. Saya bersyukur akhirnya ini bisa disepakati bersama TAPD,” ujar Ade.

Baca Juga: Anggota DPRD Ade Firmansyah Dorong Pemerataan Pembangunan Puskesmas di Depok

Selain sektor kesehatan, Ade menyoroti, persoalan pengelolaan sampah di Kota Depok yang dinilai belum optimal. Dalam rapat tersebut, dia berhasil mendorong penambahan armada baru untuk pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), mencakup dump truck, truk, dan pick-up.

“Banyak armada lama yang sudah tidak layak jalan, bahkan sering mogok. Akibatnya, mobilisasi pengangkutan terganggu dan terjadi penumpukan sampah di TPS. Penambahan armada ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain armada, peningkatan sarana di Unit Pengolahan Sampah (UPS) juga disepakati untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF). Ade menilai, pembaruan mesin dan peningkatan kapasitas produksi di UPS penting agar volume pengolahan sampah meningkat dan tidak bergantung sepenuhnya pada TPA Cipayung.

Di sektor pendidikan, Ade turut memperjuangkan penurapan tebing di SDN Tapos V, yang kondisinya rawan longsor.

“Tebing di SDN Tapos V berpotensi membahayakan anak-anak. Alhamdulillah, usulan itu juga disetujui untuk dianggarkan tahun depan,” ujarnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Kota Depok Ade Firmansyah Puji Program Beasiswa Kuliah Gratis : Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Ade menilai, hasil rapat pra-finalisasi KUA-PPAS kali ini menunjukkan adanya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan warga.

“Kita tidak bisa hanya menunggu proyek strategis nasional yang DED-nya belum rampung. Persoalan nyata seperti kesehatan dan sampah harus segera ditangani. Dan hari ini, perjuangan itu mulai terlihat hasilnya,” kata Ade menegaskan.