Warga Depok dapat Bansos Jelang Ramadan, Ini Rinciannya

RADARDEPOK.COM - Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari saja. Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memberikan bantuan kepada Kota Depok. Setidaknya, puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) tersebut.

Baca Juga: Pemilu 2024 Golkar Depok Semakin Kuat, Simak Selengkapnya

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Asloeah Madjri mengungkapkan, berdasarkan catatannya, 60.549 KPM di Depok akan menerima bansos tersebut. Penyalurannya sudah dilakukan sejak 7 Maret lalu.

Warga Depok yang menerima bantuan itu untuk periode Januari dan Februari 2023.

Baca Juga: Cegah Penyakit TB, 25 Satgas Kapitu Mekarsari Dibentuk

"Jumlah penerima program sembako periode Bulan Januari-Februari 2023 sejumlah 60.549 KPM," kata Asloeah Madjri kepada Radar Depok, Senin (20/3).

Asloeah Madjri menerangkan, penyaluran bansos tertuang dalam Surat Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos No. 591/5.4/BS.00.01/03/2023 tentang pemberitahuan penyaluran bansos tersebut.

Baca Juga: Ini Alasannya Imigrasi Kota Depok Deportasi WNA Iran

"Program sembako periode Bulan Januari - Februari 2023 melalui Himbara dan BSI tanggal 7 Maret 2023," ujar Asloeah Madjri.

Menurut Asloeah Madjri, setiap KPM akan menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp400 ribu untuk Bulan Januari-Februari. Adapun, penyaluran itu dilakukan dengan cara mengirim ke rekening masing-masing penerima.

Baca Juga: Pertahankan Juara Umum, Pengprov IPSI Jawa Barat Uji Coba dengan Pesilat Banten dan Timnas Sea Games

"Uang tunai yang ditransfer ke rekening KPM melalui Bank BNI sebesar Rp200.000 per bulan dan dapat sejumlah dua bulan Januari dan Februari 2023," beber Asloeah Madjri.

Kendati demikian, warga Depok diminta bersabar terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Musababnya, Dinsos Kota Depok belum menerima arahan resmi dari Kemensos untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Baca Juga: Nonton Film Online Gratis: Dengan Link Alternatif Resmi Tidak Ilegal Seperti Indoxxi, Dunia21, dan Rebahin

"Untuk yan PKH kita belum dapat surat resmi dari Kemensos," ucap Asloeah Madjri. (ger)