Amelita Lusia menjelaskan, Universitas Indonesia, mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari masyarakat, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap UI dan para mahasiswa calon pemimpin di masa depan.
“Keyakinan bahwa pendidikan merupakan elevator yang memobilisasi seseorang naik ke jenjang yang lebih tinggi, membuat UI mendukung sepenuhnya para calon mahasiswa baru yang berniat kuat melanjutkan pendidikan di UI,” ujar Amelita Lusia.
Namun, kata Amelita Lusia, Komitmen tersebut diwujudkan dengan melaksanakan mekanisme dan terbuka untuk berkomunikasi dengan para camaba yang menilai penetapan kelas UKT baginya dirasakan kurang tepat.
“Para camaba tidak perlu merasa ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berkomunikasi dengan UI,” tutur Amelita Lusia.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) Universitas Indonesia, Muhammad Rihandi mengatakan, mahasiswa dan masyarakat jangan terlena dengan kabar itu. Menurutnya, pembatalan itu belum mencabut akar masalah pendidikan mahal.
“Akar permasalahannya belum dicabut, yaitu Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar BOP Perguruan Tinggi, dan Kepmendikbudristek Nomor 54 Tahun 2024 yang mengatur tentang besaran standar tersebut," ujar Muhammad Rihandi.
Muhammad Rihandi menilai, pembatalan kenaikan itu bersifat sementara, artinya dapat dilakukan kembali sewaktu-waktu, baik oleh Mendikbudristek yang saat ini sedang menjabat, atau Mendikbudristek di periode kepemimpinan berikutnya.
“Harus ada kesungguhan serta political will dari pemerintah dalam memastikan bahwa kenaikan UKT benar-benar dibatalkan bukan hanya saat hari ini, tapi juga di kemudian hari dalam kepemimpinan nasional periode 2024-2029 mendatang,” kata Muhammad Rihandi.
Rihandi meminta agar pemerintah berkaca pada negara-negara maju tetapi juga membaca realita yang ada di lapangan.
Muhammad Rihandi mengatakan, pendidikan yang berkualitas, akan berdampak pada peningkatan kapasitas warga negaranya, yang berujung pada kemampuan untuk menjadikan negaranya maju.
Pendidikan yang berkualitas kuncinya adalah kehadiran negara dalam memastikan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan fokus, dan kreatif dalam mencari pendanaan dari berbagai sumber selain meningkatkan UKT mahasiswa reguler. ***