RADARDEPOK.COM - Sepekan ini Kota Depok dibrondong sejumlah penghargaan. Kamis (8/8), akibat capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok yang menembus angka 103,13 persen dari total penduduk 1.941.360 jiwa.
Kota Depok berhasil mendapatkan Penghargaan UHC Kategori Pratama pada acara UHC Awards 2024 di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diserahkan secara simbolis Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Maruf Amin.
Baca Juga: Imam Budi Hartono Tinjau SDN Kedaung Depok, Gedung yang Rusak Bakal Dipercantik Rp4,2 Miliar
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh dengan memastikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara," tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Gandara Budiana, Jumat (9/8).
Dengan UHC tinggi tersebut, masyarakat Kota Depok yang sedang menjalani rawat inap di ruang perawatan kelas 3 Rumah Sakit cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka akan mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, bagi yang masih belum terdaftar ataupun BPJS Kesehatannya tidak aktif karena tidak mampu membayar tunggakan iurannya.
Baca Juga: Pemimpin Bervisi Lingkungan Asal Depok
Maka akan diproses pendaftaran menjadi peserta yang dibayarkan iurannya oleh Pemkot Depok atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.
"Program ini sudah bisa dirasakan masyarakat Kota Depok usai deklarasi UHC pada Desember 2023 lalu," jelas Gandara Budiana.
Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.
Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Maruf Amin.
Dia juga menegaskan, pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.