RADARDEPOK.COM-CIPAYUNG-Walikota Depok, Supian Suri tidak main main menuntaskan permasalahan sampah di wilayahnya. Di awal masa kepemimpinan, dia telah melakukan berbagai terobosan.
Setelah menutup TPS RW 2 Kelurahan Tugu, Supian Suri berencana untuk menghentikan open dumping, atau pengoperasian TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung yang kini sudah overload.
Sebagai informasi, TPA Cipayung merupakan satu satunya TPA di Kota Depok yang menerapkan sistem open dumping, atau metode pengelolaan sampah dengan pembuangan di lahan terbuka, tanpa penutupan atau pengolahan.
Supian Suri mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah Pusat, sehingga pengoperasian TPA Cipayung harus dihentikan.
"TPA Cipayung sudah overload, dan saat ini kita sudah dikenai sanksi administrasi dari pemerintah pusat, termasuk harus menghentikan sistem open dumping di sana," kata Supian Suri saat mengunjungi UPS Merdeka, Selasa (15/4).
Menurut Supian Suri, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menggencarkan langkah strategis menuju kota yang bersih, sehat, dan nyaman.
"Kita terus berupaya bagaimana Kota Depok menjadi kota yang nyaman. Salah satunya adalah kita bersihkan kota ini, dan itu hanya bisa dilakukan jika kita bisa mengelola sampah secara baik," ujar Supian Suri.
Lebih lanjut, beber Supian Suri, Pemkot Depok akan mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis maggot atau larva lalat Black Soldier Fly yang mampu mengurai sampah organik secara lebih cepat dan efisien.
Saat ini, kata Supian Suri, sentra pengembangbiakan maggot kini tengah dikembangkan sebagai pusat distribusi telur maggot ke 63 kelurahan di Depok. Setiap kelurahan, ditargetkan memiliki satu RW yang mengelola sampah menggunakan metode tersebut.
“Ini upaya sentral kita. Dari satu unit maggot center ini saja bisa mengurai 3 ton sampah organik. Bayangkan kalau kita punya 10 atau 100 unit. Ini bisa menjadi solusi signifikan,” beber Supian Suri.
Sebelum Lebaran 2025, Supian Suri telah meninjau langsung kondisi TPA Cipayung ynag sebetulnya sudah tidak dapat menerima pembuangan sampah. Sehingga, diperlukan langkah konkret untuk menuntaskan persoalan tersebut. Salah satunya, pengoptimalan UPS yang tersebar di berbagi wilayah.
Selain itu, beber Supian Suri, Kota Depok tidak bisa hanya bergantung pada program dari luar seperti rencana pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) berkapasitas 300 ton dari kementerian.
"Kalau kita hanya menunggu program dari luar, sementara kondisi TPA kita semakin darurat, ini justru bisa berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencari alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan sampah," tandas Supian Suri. ***