Dalam hal ini, Bambang Sutopo mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun peraturan larangan pungutan di SD–SMP negeri dan skema afirmatif untuk swasta.
“Melakukan audit serta proyeksi anggaran 5 tahun ke depan, dengan melibatkan DPRD untuk memastikan pengawasan dan transparansi dan ,embangun kerja yang sama sistemik dengan sekolah swasta, terutama yang menampung siswa dari keluarga tidak mampu,” tutur dia.***