“Sebelum bicara menaikkan IPL, tunjukan dulu laporan keuangan yang rinci dan mudah diakses," tegas Ratu.
Selain itu, kata dia, yang kedua, manajemen diminta membuka seluruh data laporan keuangan kepada warga dan bersedia dilakukan audit independen bersama PKP CRA.
"Warga meyakini masih ada ruang efisiensi di internal pengelolaan tanpa mengurangi kualitas layanan esensial yang menjadi hak penghuni," kata Ratu.
Terakhir, yang ketiga, PKP Cinera menolak pengelola hanya bergantung pada iuran penghuni.
"Pengelola diminta mencari sumber pemasukan lain agar beban tidak terus diberikan kepada pemilik unit," tegas dia.
Menurut Sri Ratu, jika kenaikan IPL memang tidak dapat dihindari di masa depan, warga meminta agar kenaikan tersebut hanya dibahas setelah seluruh opsi efisiensi dilakukan dan setelah laporan keuangan terbuka secara penuh.
“Kita adalah mitra, bukan sapi perah. Kesejahteraan apartemen ini adalah tanggung jawab bersama, namun jangan bebankan seluruh risikonya kepada para pemilik unit,” tegas Ratu.
Menanggapi penolakan warga, Danang selaku pihak pengelola seusai sosialisasi enggan memberikan jawaban lebih jauh kepada wartawan.
"Tadi sudah dijelaskan," katanya.
Tak hanya masalah IPL, warga juga menolak Top Up yang dilakukan sepihak oleh pengembang, sejak tahun 2022.
"Masalah IPL ini kan hanya pelengkap," ungkap Sri Ratu.
Oleh karena itu, Ratu dan warga lainnya berharap persolan tersebut mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Kami butuh atensi dari Walikota Depok, DPRD Depok, Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat dan Instansi terkait untuk membantu permasalahan kami agar terbentuknya P3SRS disini sesuai amanat UU bahwa setiap rumah susun harus dikelola oleh warga atau pemilinya," tandasnya. ***