“Saya mah sudah pasrah. Nggak akan lulus karena tanahnya kurang. Ternyata benar, kita nggak lulus. Banyak daerah perkotaan lain juga mengalami hal yang sama,” ungkap dia.
Baca Juga: Kabid BPKAD Kabupaten Bogor Tutup Usia Saat Mendaki Bukit Paniisan
Meski gagal membangun di Depok, pemerintah masih membuka peluang agar warga Depok tetap dapat mengakses Sekolah Rakyat. Salah satu alternatif adalah menumpang di daerah terdekat yang memiliki lahan memenuhi syarat.
“Kemarin disarankan, nanti bergabung di daerah terdekat yang punya tanah besar. Kita bisa mengirimkan anak-anak Depok ke sana. Tapi mekanismenya belum dirinci,” jelas Devi.
Namun hingga kini belum ada kepastian daerah mana yang akan menjadi tempat rujukan. Devi Maryori menyebutkan bahwa sebagian besar lokasi yang lolos program ini berada di daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan lahan yang luas.
Dengan kondisi keterbatasan lahan, Devi memastikan bahwa Depok belum dapat memiliki Sekolah Rakyat sesuai rancangan pemerintah pusat.
“Di Depok ini sudah dipastikan nggak bisa dibangun Sekolah Rakyat. Tidak ada tanahnya. Memang butuh lahan 5 hektare atau 50 ribu meter persegi,” kata dia.
Meski begitu, Dinsos Depok tetap menunggu arahan lebih lanjut dari Kemensos terkait mekanisme akses bagi warga Depok ke Sekolah Rakyat di kota atau kabupaten lain.***