Menurut Imam, hal itu merupakan cerminan dari hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemkot Kota Depok yang dilandasi semangat kemitraan dan saling menghormati. Semua itu untuk menghasilkan peraturan daerah yang baik dan berkualitas.
Proses pembahasan bersama Pansus IV dan V DPRD Kota Depok telah dilakukan pembulatan, pemantapan, penajaman serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat. Baik berkaitan dengan legal drafting maupun materi muatan.
"Dua Raperda ini sebagai payung hukum untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Disabilitas melalui anggaran-anggaran yang nanti akan diluncurkan. Termasuk, juga perbaikan infrastukturnya," tutup Imam.***
Jurnalis : Gerard