Selasa, 7 Februari 2023

Kriteria DTKS di Depok Harus Dikomunikasikan

- Senin, 3 Januari 2022 | 21:08 WIB
DTKS DISOROT : Salah satu warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) usai menerima bantuan uang tunai di Kantor Pos Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos. ARNET/RADAR DEPOK
DTKS DISOROT : Salah satu warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) usai menerima bantuan uang tunai di Kantor Pos Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK - Kementerian Sosial (Kemensos) RI diajak duduk bersama dalam menentukan kriteria warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Depok. Hal ini buntut dari ketidaksesuaian data yang ada sampai hari ini.


Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supariyono meminta agar Kemensos bersama Pemerintah Kota Depok untuk menetukan kriteria warga yang masuk dalam DTKS sehingga ada kesamaan data yang dikantongi pemerintah maupun Kemensos.


"Saya sih berharap mendorong pemerintah kota bertemu dengan kemensos. Terus kita buat instrumen untuk menyaring, kalau kemaren kan baru menjaringnya," katanya usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (03/01).


Sebenarnya, diungkapkan Supariyono, sudah ada kriteria tersebut, ada sebanyak 17 kriteria yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).


Dari informasi yang digali Radar Depok, beberapa kriteria DTKS adalah keluarga PDP dan keluarga yang anggotanya meninggal karena posistif Covid-19, asisten rumah tangga, pekerja/karyawan yang di PHK/dirumahkan, tukang ojek pangkalan, tukang becak, sopir angkutan umum yang tidak beroperasi, pedagang asongan, pedagang keliling yang sudah tidak bekerja lagi, tenaga harian lepas seperti tukang bangunan dan buruh, petani penggarap, nelayan, serta penyadang desibilitas.


"Itu sebetulnya sudah ada, tapi tidak digunakan oleh kemensos. Dari bappeda ada, dari BPS ada. 17 kriteria kemiskinan. Cuma ya itu. Kalau digunanakn nanti pemkot salah lagi, karena tergantung pemerintah pusat." jelas politisi PKS ini.


Ia menyarankan, ada komunikasi terlebih dahulu untuk menetukan kriteria sehingga ada kesepakatan dalam menentukan kriteria yang jelas. Kriterianya seperti apa yang ada di Kemensos sehingga menghindari terjadinya hal semacam ini. "Kan perlu dikomunikasikan juga. tidak bisa ujug-ujug menetukan. Nanti kita main saring aja, kemensos bilang, nggak balikin aja. nanti kan repot," tuturnya.


Diterangkan Supariyono, kemiskinan di Depok tahun 2019 itu 2,07 persen. Lalu, tahun 2020 karena sudah ada Covid, naik jadi 2,45 persen.


Bila diasumsikan, 2,45 persen dari total penduduk Depok yang jumlahnya sekitar 2,5 juta juwa, artinya ada 61.250 jiwa yang miskin. "Itu sebetulnya bagus. Kecil, 2,5 persen," tegasnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Akulturasi Cina Sumbang Keragaman Budaya Indonesia

Senin, 6 Februari 2023 | 22:21 WIB

RW14 Bojongsari Depok Galakan PHBS

Senin, 6 Februari 2023 | 19:14 WIB

Kelurahan Mampang Depok Siap Songsong Pemilu 2024

Senin, 6 Februari 2023 | 11:00 WIB

Tiang BTS Rubuh di Depok, Ini Sebabnya

Senin, 6 Februari 2023 | 09:15 WIB

92 Pantarlih Mampang Kawal Pemilu 2024 di Depok

Minggu, 5 Februari 2023 | 18:59 WIB

1.090 Pengunjung Serbu Vaskin di Balaikota Depok

Sabtu, 4 Februari 2023 | 11:45 WIB
X