Selasa, 31 Januari 2023

Padahal Sudah Menang di PTUN dan MA, Status RT di Depok Tetap Dicabut

- Selasa, 4 Januari 2022 | 21:19 WIB
STATUS RT DICABUT : Ketua RT 10/03 Kelurahan Harjamukti, Sudrajat Suciono saat menyambangi Kantor DPRD, di kawasan Boulevard GDC, Selasa (4/1). ARNET/RADAR DEPOK
STATUS RT DICABUT : Ketua RT 10/03 Kelurahan Harjamukti, Sudrajat Suciono saat menyambangi Kantor DPRD, di kawasan Boulevard GDC, Selasa (4/1). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK - Aneh rasanya bila status RT yang telah secara sah dan resmi, tapi dengan tiba-tiba dicabut oleh kelurahan. Hal ini yang sedang dialami warga RT10/3, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.


Permasalahan ini telah bertahun-tahun diderita warga setempat, meski kemenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Mahkamah Agung (MA) berhasil diraih.


"Begitu ngotot banget pemerintah membubarkan RT kami, padahal keputusan PTUN Bandung dan MA telah kami menangkan," jelas Ketua RT10/3 Harjamukti, Sudrajat Suciono, di Gedung DPRD, Selasa (4/1).


Ia menerangkan, kehadiran pihak RT ke DPRD untuk berjumpa Komisi A agar ada titik terang, karena dua putusan yang sah tidak diindahkan pemerintah kota.


"Jadi hasilnya respon DPRD cukup baik. Merespon laporan kita dan mereka juga menganggap ini suatu yang tidak wajar adanya pembubaran RT di Depok atau di Indonesia," jelasnya yang didampingi Kuasa Hukum, Melvin Hutagaol.


Kata Sudrajat, dari hasil pertemuan pihak DPRD juga menaruh ada sesuatu yang mencurigakan, dan akan mengirimkan surat ke Pemkot untuk menaati surat putusan yang telah dimenakan pengurus RT bersama dengan warga serempat.


Dalam waktu dekat, lanjutnya, DPRD akan melakukan sidak ke Proyek LRT City, sebab sejak adanya pembubaran RT tersebut juga terjadi pengerjaan kereta cepat tanpa awak itu.


Dikerahui, pembentukan RT ini sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang membentuk suatu RT dihuni minimal 30 Kepala Keluarga, namun setelah menang dua putusan PTUN dan MA, Perda rersebut dicabut dan digantikan Peraturan Walikota (Perwal) yang kurang lebih isinya pembetukan suatu RT harus 50 hingga 100 KK.


"Kemudian Perwali ini tidak dipisahkan dengan dugaan kuat dari proyek apartemen yang mana RT10 itu terdampak. Kita menduga kental dengan aroma proyek ya, itu jadi alasan kita dibubarkan, kemudian Amdal proyek itu sudah jadi tanpa melibatkan kita warga," papar Sudrajat.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Dapat 52 Suara, Abi Ketua Katar Gandul Depok

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:10 WIB

Irjen Kemenkumham Apresiasi Kinerja Imigrasi Depok

Selasa, 31 Januari 2023 | 00:58 WIB

Harjamukti Laksanakan Program Kampung Caraka

Senin, 30 Januari 2023 | 23:08 WIB

Pokja Sehat Cimpaeun Atasi Stunting

Senin, 30 Januari 2023 | 23:05 WIB

Depok Jaya Ambisi Bebas Banjir

Senin, 30 Januari 2023 | 22:24 WIB

Jalan Pramuka Mampang Tercemar Sampah

Senin, 30 Januari 2023 | 22:09 WIB

Sambut HUT ke-39 Lewat Jalan Sehat

Senin, 30 Januari 2023 | 21:53 WIB

Begini Cara Curanmor Beraksi di Grogol Depok

Senin, 30 Januari 2023 | 19:11 WIB

Market Day SMPIT Al-Hikmah Meriah

Senin, 30 Januari 2023 | 18:46 WIB

Apel Akbar di Depok, 11 Ribu Warga NU Jaga Toleransi

Senin, 30 Januari 2023 | 01:54 WIB

Smartfen WOW 100% Depok Dukung Digitalisasi UMKM

Senin, 30 Januari 2023 | 01:47 WIB
X