Pakar HUkum TPPU Resah Ada Transaksi Janggal hingga 300T

RADARDEPOK.COM-Baru-baru ini, muncul kasus transaksi janggal hingga Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menimbulkan kekhawatiran dan kecaman dari masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas di institusi tersebut.

Sejumlah pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) pun angkat bicara terkait kasus yang membuat resah, antara lain Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Bambang Waluyo, Pakar Hukum TPPU dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Mahfud MD, dan Pakar Hukum TPPU dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Timbul Thomas Lubis.

Baca Juga: Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Begini Respon Sri Mulyani

Prof. Dr. Bambang Waluyo menyoroti urgensi pembenahan tata kelola dan pengawasan keuangan negara, serta pentingnya pemberantasan korupsi dalam sistem keuangan. Ia juga menekankan perlunya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Prof. Dr. Mahfud MD menilai bahwa kasus ini harus diinvestigasi secara serius dan tuntas, agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi negara. Ia menekankan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU harus menjadi prioritas utama bagi negara.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Beri Sanksi Terberat Bagi Pegawai Kemenkeu Bermasalah

Prof. Dr. Timbul Thomas Lubis mengungkapkan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh stakeholder untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang baik dan mencegah terjadinya TPPU.

Kasus transaksi janggal hingga Rp300 triliun di Kemenkeu harus diambil serius dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah preventif dan represif yang tegas. Peran aktif dari semua pihak, termasuk para pakar TPPU, akan sangat membantu dalam mencegah dan memberantas korupsi dan TPPU di Indonesia. (RD)