RADARDEPOK.COM, JAKARTA -- Jalan rusak di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung masih menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad.
Ia menilai, lambatnya perbaikan infrastruktur jalan ini dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 Tahun 2022.
Pernyataan Musa tersebut langsung ditanggapi pihak Menkeu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan Pemerintah Pusat Punya Atensi Perbaiki Jalan Rusak di Lampung
Dikatakan Musa, pada tahun ini pihaknya sempat menganggarkan dana hampir mencapai Rp200 miliar untuk perbaikan jalan dalam APBD Lampung Tengah.
Tetapi, pihak daerah memangkas anggaran infrastruktur perbaikan jalan hanya menjadi Rp40 miliar saja.
Alasannya karena adanya PMK 212 tahun 2022 terkait dana alokasi umum atau dari aturan tersebut.
Baca Juga: Respon Tiktoker Bima Yudho Jelang Jokowi ke Lampung: Seperti Pembangunan Candi Prambanan
Menurutnya, Kepala daerah direkomendasikan untuk mengutamakan alokasi DAU ke bidang pendidikan dan Kesehatan.
Pernyataan ini langsung direspon oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastawa.
"PMK 212 mengatur pengguna DAU untuk tujuan strategis," ucapnya.
Baca Juga: Pelaku Penembakan Kantor MUI Pernah Terjerat Kasus Perusakan Gedung DPRD Lampung
Tujuan strategis itu tak hanya terkait pendidikan pendidikan dan kesehatan, melainkan juga pekerjaan umum.
Penggunaan DAU tersebut tertuang pada pasal 10 PMK 212. Menurutnya, PMK 212 yang disebut menghambat itu salah kaprah.
Ia menilai adanya aturan itu justru mendorong peningkatan belanja infrastruktur di daerah. ***
