RADARDEPOK.com – Badan Anggaran DPR RI Mulyadi, kembali menyoroti persoalan yang terjadi di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, terkait jalur tambang dalam rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.
Menurut Mulyadi, pemerintah melalui kementerian terkait, diharapkan terus melakukan intervensi pembangunan wilayah, salah satunya di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Sebab, menurut Mulyadi, soal jalan inpres harus ada payung hukum bagaimana infrastruktur dan seterusnya yang bisa dirasakan dan dibutuhkan masyarakat bisa betul-betul menjadi prioritas.
“Karena buat kami, kami yang ikut di komisi V inpres jalan daerah itu terobos aja,” kata Mulyadi.
Baca Juga: Imam Budi Hartono Paparkan Langkah Atasi Kemacetan di Depok : Dishub Ikut Penilaian WTN 2024
Mulyadi lantas mencontohkan kondisi yang terjadi di Parungpanjang, Kabuaten Bogor. Bahkan, politisi Gerindra itu menyebut daerah tersebut sudah seperti ‘neraka’.
Dimana, didaerah tersebut banyak truk-truk bermuatan hasil tambang berjejer seperto gerbong kereta selama 24 jam di jalan – jalan di jalan utama dan sangat mengganggu aktivitas.
“Tetapi negara tidak pernah hadir. Padahal, itu adalah jalur yang digunakan untuk mengangkut material pembangunan di Jakarta ke Tangerang,” ujar Mulyadi.
Tetapi, menurut Mulyadi, negara malah abai terhadap situasi-situasi seperti ini.
Baca Juga: BJB Dorong UMKM di Depok Naik Kelas, Hasil Produksi Akan Dipasarkan di TikTok Mall
Sebelumnya, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu meminta bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan tol khusus tambang di Parungpanjang.
Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan tol khusus tambang itu direalisasikan.
“Ini sebenarnya sudah berproses, nanti mungkin kami melihat beberapa para teman-teman sesuai dengan tupoksinya,” kata Asmawa Tosepu.***