RADARDEPOK.com – Anggota DPR RI Mulyadi, meminta Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memonitor kawasan Puncak Bogor paska pembongkaran warung-warung pedagang di kawasan tersebut.
Sebab, paska pembongkaran warung pedagang di kawasan Puncak Bogor berdampak jalan tersebut menjadi gelap gulita.
Padahal, sebelum pembongkaran jalan di kawasan tersebut terang dari pancaran lampu warung-warung.
“Sekarang lampu-lampu dari warung-warung hilang dan jadi rawan,” kata Mulyadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Kemenhub pada Rabu, 4 Juli 2024.
Baca Juga: Menilik Kehidupan Asmara Calon Walikota Depok Imam Budi Hartono : Tanpa Pacaran, Pilih Taaruf
Untuk itu, Mulyadi meminta kepada Dirjen akan menyediakan penerangan jalan umum (PJU) untuk menerangi jalan raya Puncak.
“Saya juga ketitipan surat dari pak bupati (Asmawa Tosepu) untuk disampaikan ke dirjen, minta tolong untuk PJU,” kata Mulyadi.
Selain soal Puncak, wakil rakyat dari Gerindra dapil Kabupaten Bogor ini juga menyinggung soal rencana pembangunan jalur tambang Parungpanjang.
Menurut Mulyadi, soal Parungpanjang, pemerintah melalui Kemenhub harus melakukan intervensi.
Baca Juga: Kalibrasi Kualitas Edukasi, AHM Gelar Kompetisi Instruktur Safety Riding
Sebab, menurut Mulyadi, anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tidak mencukupi untuk membangun jalan khusus tambang.
“Harus ada intervensi (dari pemerintah) agar truk di Parungpanjang tidak jadi isu nasional, dan rakyat tidak dibiarkan begitu saja,” kata Mulyadi.
Karena, masalah di Parungpanjang ini memberikan penderitaan bagi masyarakat.
“Saya berkali-kali sengaja ke Parungpanjang untuk merasakan penderitaan masyarakat. Saya terjebak macet berjam-jam dijejeran truk-truk tambang itu, tapi negara seperti abai, tidak hadir, tidak ada personel dan lainnya,” ketus Mulyadi.