RADARDEPOK.COM - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk membenahi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini ia sampaikannya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, pada Senin (3/11/2025).
Pernyataan tersebut muncul setelah adanya laporan bahwa sejumlah pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) enggan mengajukan KUR karena diminta agunan.
Padahal diketahui program KUR seharusnya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha kecil tanpa persyaratan jaminan yang berat terutama untuk pinjaman sampai Rp100 juta.
Baca Juga: BNI Dukung UMKM Naik Kelas dengan Pembiayaan Produktif yang Tepat Sasaran
Purbaya menyoroti bahwa penyaluran KUR yang seharusnya ditujukan untuk UMKM justru banyak yang tidak tepat sasaran.
Padahal KUR ini kan untuk membantu UMKM. Tapi yang terjadi, sebagian penerima malah bukan pelaku UMKM. Bahkan diketahui ada “peminjam lama”.
Menurut Purbaya, kondisi ini jelas merugikan negara karena subsidi bunga yang seharusnya mendorong pertumbuhan pelaku usaha kecil malah dinikmati pihak yang tidak berhak.
Menanggapi laporan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa ia akan segera melakukan investigasi mendalam mengenai pelaksanaan KUR di daerah.
“Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau ada yang main-main, ya hati-hati saja,” ujarnya.
Ia menegaskan akan menindak tegas pihak yang menyalahgunakan program ini demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Purbaya juga melontarkan sindiran kepada oknum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penyaluran KUR.
Baca Juga: 2 Film Horor Indonesia Terbaru Tayang Hari Ini di Bioskop