RADARDEPOK.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan Ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Indonesia.
permintaan tersebut datang setelah terjadi penolakan di Kota Sukabumi, Jawa Barat dan Kota Pekalongan, Jawa tengah. Seperti di ketahui Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi melalui surat kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi.
Dalam surat itu menjelaskan, kalau lapangan Merdeka Sukabumi tidak bisa digunakan untuk Sholat Ied Pada 21 April 2023.
Baca Juga: Duh, Enam Perusahaan di Depok Langgar Bayar THR
Dalam surat yang terbit 4 April 2023, solat Ied akan dilakukan di Lapangan Merdeka dan masjid Agung Kota Sukabumi, dengan mengikuti ketetapan pemerintah pusat dan Kementrian Agama.
Sedanfgkab, Walikota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid melalui suratnya, mengatakan belum bisa memfasilitasi pengguaam lapamgan MAtaram untuk solat Ied 21 April 2023.
Sebagai representasi pemerintah pusat, pihaknya mengikuti kebijakan pusat jika 1 syawal jatuh pada 22 April 2023
" Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihaj, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global." Kaya Haedar, Ahad 16/4/2023 di UMS.
Baca Juga: Ada 894 Penderita Kanker di Depok, Ini Upaya yang Dilakukan Dinkes untuk Menekan
Guru besar sesioligi menegaskan, bahwa ditengah perbedaan tersebut negara harus hadir secara adil dan Ihsan. lebih-lebih dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.
" Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini di gunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 April 2023, tidak perlu bikin larangan. Syukuri lebih baik kalau juga gunakan, harini ini digunakan Muhammadiyah, besi digunakan tanggal 22." Ungkap Haedar.***