RADARDEPOK.COM, INDRAMAYU – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menegaskan, haram bagi siapapun yang memondokan anaknya di Pesantren Al-Zaytun di Indramayu.
Ketua PWNU Jabar, KH Juhadi Muhammad menyebutkan, ponpes Al-Zaytun dinilai telah mengajarkan pelajaran yang menyimpang dari ajaran Islam.
"Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diputuskan Lembaga Bahtsul Masail (LBM), memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytun hukumnya adalah haram," ungkap Juhadi seperti dikutip dari disway.id, Senin (19/6).
Baca Juga: Massa FIM Unjuk Rasa di Al Zaytun, Sempat Terjadi Saling Dorong dengan Keamanan
Juhadi mengatakan, ada tiga pertimbangan yang membuat PWNU Jabar mengharamkan hukum memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytun.
Pertama, memondokkan anak ke Ponpes Al-Zaytun sama halnya dengan membiarkan anak berada di lingkungan yang buruk.
Banyak penyimpangan syariat dan tata cara beribadah yang dilakukan di ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut.
Baca Juga: Berikut Ini Fakta Menarik Jelang FIFA Matchday Indonesia vs Argentina
"Mulai dari bercampurnya saf salat jemaah laki-laki dan perempuan, nyanyian lagu salam Yahudi, hingga menjalankan ibadah haji yang tidak harus pergi ke Makkah dan Madinah," tuturnya.
Kemudian kedua, memondokkan anak di Ponpes Al-Zaytun menjadi haram karena sama halnya dengan memilihkan guru yang salah untuk anak.
Ketiga, memondokkan anak ke Al-Zaytun haram karena hal itu sama saja dengan membiarkan jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang ini menjadi tambah banyak.
Baca Juga: Tinjau Rutan Kelas I Depok, Ini yang Dilakukan Kepala Ombudsman Jakarta Raya
"Kewajiban orang tua adalah harus memilihkan pesantren yang baik dan masyhur kompetisinya di bidang agama," ucapnya.
Sementara itu, Juhadi memastikan, bahwa PWNU Jabar akan ikut hadir dalam pertemuan bersama ratusan kiai di Gedung Sate, Kota Bandung, yang diinisiasi oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas Al-Zaytun, Senin (19/6).
"PWNU meminta aparat dan pemerintah bisa bersikap tegas menyikapi Al-Zaytun, Ini sekaligus untuk mencegah terjadinya gejolak di tengah masyarakat dan keutuhan NKRI," tegasnya. ***