INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK
MENJAWAB: Ketua DPD PPKLI, Maryono (kanan) dan Sekertaris, Ahmad Taurus menunjukan surat jawaban dan permohonan rekomendasi ke Pemkot Depok. DEPOK– Ketua DPD Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Kota Depok, Maryono meminta agar penanganan PKL di sepanjang Jalan Raya Bogor-Jakarta, khususnya di Kelurahan Jatijajar dan Cilangkap, Kecamatan Tapos, dilakukan dengan  penuh kearifan dan bijaksana dari Pemkot Depok. “PKL juga bagian dari warga Depok yang hanya ingin mencari sesuap nasi, bekerja menjalankan ibadah untuk menghidupi keluarga masing-masing,” ucap Maryono kepada Radar Depok di Posko DPD PPKLI, Kelurahan Jatijajar, Kamis (1/3). Dia menyatakan, PPKLI hanya ingin mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil. Tidak ada keinginan lain. Karena jika benar–benar ditertibkan akan banyak warga Depok yang menjadi pengangguran karena tidak lagi memiliki lapak usaha. “Pedagang kaki lima yang ada ini mayoritas warga Kota Depok. Kalau hanya ditertibkan nantinya mereka mau kerja apa,” sambungnya. Sekretaris DPD PPKLI, Ahmad Taurus menambahkan, PPKLI sudah meminta rekomendasi dari Pemkot Depok kepada Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk melakukan penataan di lokasi PKL. “Secara administrasi PPKLI sudah berbalas surat dengan Kementerian PUPR untuk menata. Karena lokasi lapak PKL berada di jalan negara dan Garis Sempadan Sungai (GSS). Dan hasilnya kami sudah diberikan izin. Contoh Jalan Juanda rekomendasi pemkot kepada Pertamina,” ungkap Ahmad. Ahmad meminta agar Pemkot Depok mau memberikan rekomendasi pembentukan satuan tugas (satgas) masyarakat peduli sungai dan situ agar membantu tugas pemkot dalam menata kota. Selain itu, Jalan Raya Bogor-Jakarta merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga PPKLI membutuhkan rekomendasi dari pemkot agar dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menata Jalan Raya Bogor dan wilayah lain yang masuk kewenangannya. “Sangat besar harapan kami untuk diberikan rekomendasi,” tutup Ahmad. (dra)