RAMA SAKTI/RADAR DEPOK
PERINGATAN KEDUA: Anggota Satpol PP Kota Depok memberikan surat teguran kepada PKL dan penghuni bangli di Jalan Raya Bogor-Jakarta. DEPOK – Pedagang kaki lima (PKL) dan penghuni bangunan liar (bangli) di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kelurahan Cilangkap dan Jatijajar, Kecamatan Tapos, sedang waswas. Musababnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok kembali mewarning PKL dan penghuni bangli dengan mengirim surat peringatan (SP) atau teguran kedua. SP tersebut dikirim kemarin yang ditanda tangani Kepala Satpol PP, Yayan Arianto dengan tembusan Lurah Cilangkap, Lurah Jatijajar, Camat Tapos, hingga Walikota Depok. Surat tersebut berisikan: para pedagang dan penghuni bangli untuk membongkar secara sukarela terhadap lapak dan bangunan selambat-lambatnya 7x24 jam sejak surat teguran tersebut diterima. Menanggapi SP2 dari Satpol PP, Ketua DPD Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Kota Depok, Maryono menyatakan, pihaknya akan menggelar demo besar–besaran jika surat teguran ketiga diturunkan. Menurutnya, banyak PKL yang menjamur di Kota Depok, tetapi hanya PKL di Jalan Raya Bogor yang diusik. “Kami akan melakukan demo damai dengan kekuatan 1.000 orang anggota PKL jika memang pemerintah tetap akan menertibkan lapak PKL di Jalan Raya Bogor,” ucap Maryono kepada Radar Depok. Pemerintah, kata Maryono, seharusnya bukan menertibkan PKL, tetapi menata atau merelokasi ke tempat yang seharusnya. Dia menambahkan, dalam aksi demo nanti bukan hanya diikuti PKL. Tetapi beberapa organisasi masyarakat (ormas) akan ikut mendukung aksi PKL. “Mereka (ormas, red) mendukung kami, karena hak untuk hidup para PKL diganggu dan dibatasi pemerintah,” sahut Maryono. Sekretaris DPAC DPPKB Banten Kecamatan Cilodong, Asep Bule mendukung PPKLI untuk melakukan aksi demo jika surat teguran ketiga diturunkan. DPPKB mendukung PPKLI agar PKL tidak ditindas. “Kami akan menurunkan 100 orang anggota untuk membantu PPKLI, “ kata Asep. Sama dengan Asep dan Maryono, Koordinator PKL se-Kota Depok, Jainal Abidin menambahkan, SP2 yang diberikan Satpol PP dirasa mengganggu ketenangan PKL. Apabila harus berhadapan dengan Satpol PP untuk mempertahankan nasib PKL Jalan Raya Bogor, PKL se-Kota Depok siap membantu. “Demi perut keluarga kami, kami siap untuk melakukan apa saja,” ucap Jainal. Sudah ada 1.000 orang anggota PKL yang siap turun untuk demo. Ditambah lagi 700 orang dari aliansi basis 88 yang akan ikut membantu demo jika ada penertiban. “Tolong, ketenangan PKL jangan diutak-atik. Kenapa hanya di wilayah Jatijajar dan Cilangkap saja yang diurusi. Kenapa di wilayah lain Kota Depok didiamkan,” sahut Jainal. Kasatpol PP Kota Depok, Yayan Arianto tidak mau berkomentar adanya SP2 ini. Pesan singkat yang dikirim Radar Depok tidak direspons. (dra)